Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bergerak cepat menanggapi lonjakan harga plastik yang mulai menekan biaya produksi sejumlah industri. Pemerintah menyiapkan pembahasan khusus melalui Satuan Tugas Percepatan Ekonomi untuk mencari langkah taktis yang bisa segera dijalankan.
Isu ini muncul dari keluhan pelaku usaha yang menghadapi kenaikan biaya bahan baku sekaligus tekanan pada biaya operasional. Pemerintah menempatkan persoalan tersebut sebagai bagian dari upaya debottlenecking, yakni mengurai hambatan yang mengganggu aktivitas usaha agar masalah di lapangan tidak berlarut.
Fokus ke tekanan yang dialami manufaktur
Airlangga menyampaikan bahwa rapat akan digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Ia menegaskan forum itu akan dipakai untuk merespons langsung tekanan yang sedang dihadapi berbagai sektor manufaktur.
“Besok kita akan bahas, rapat dengan tim satgas di sini. Satgas percepatan ekonomi nasional termasuk debottlenecking,” kata Airlangga di kantor kementeriannya, Senin (27/4/2026).
Pernyataan itu menunjukkan pemerintah tidak ingin berhenti pada pemetaan masalah saja. Langkah berikutnya diarahkan pada solusi yang bisa segera diterapkan supaya kenaikan harga plastik tidak mendorong biaya produksi naik lebih jauh.
Stimulus untuk industri yang bergantung pada plastik
Selain mengurai hambatan usaha, rapat satgas juga akan melihat kemungkinan pemberian stimulus bagi sektor yang sangat bergantung pada plastik. Opsi ini dinilai penting untuk menjaga daya tahan pelaku industri yang terdampak langsung oleh kenaikan harga bahan baku.
Airlangga belum merinci bentuk bantuan yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Ia menegaskan detail stimulus masih menunggu pembahasan resmi dalam forum satgas.
“Tunggu, besok baru dibahas,” ujarnya.
Plastik memegang peran penting dalam banyak aktivitas industri manufaktur. Saat harga bahan baku naik, beban usaha ikut meningkat dan dapat memengaruhi stabilitas produksi serta rantai pasok.
Satgas dibentuk untuk mempercepat program ekonomi
Rapat yang dipimpin Airlangga terkait dengan tugas Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Satgas ini dibentuk atas amanat Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 11 Maret 2026.
Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman JDIH Setneg, pembentukan satgas ditujukan agar program strategis pemerintah berjalan tanpa hambatan birokrasi. Pemerintah ingin mempercepat pelaksanaan kebijakan supaya respons terhadap persoalan ekonomi bisa lebih gesit dan terkoordinasi.
Struktur satgas melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara. Airlangga Hartarto memimpin bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sementara posisi wakil ketua diisi antara lain oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Rosan Roeslani, dan Rachmat Pambudy.
Tekanan biaya jadi perhatian lintas kementerian
Pembahasan harga plastik di tingkat satgas memperlihatkan bahwa pemerintah memberi perhatian pada tekanan biaya yang dirasakan pelaku usaha. Isu ini tidak hanya menyentuh satu komoditas, tetapi juga berkaitan dengan kelancaran produksi dan daya saing sektor industri.
Dengan membawa persoalan tersebut ke forum lintas pejabat, pemerintah berharap kebijakan ekonomi bisa diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha. Debottlenecking dan pembahasan stimulus menjadi dua instrumen yang disiapkan untuk menahan dampak kenaikan harga plastik agar tidak semakin membebani industri.
Bagi pelaku manufaktur, respons cepat pemerintah menjadi penting karena biaya bahan baku yang meningkat bisa langsung memengaruhi struktur ongkos produksi. Karena itu, arah pembahasan satgas akan menjadi perhatian utama industri yang bergantung pada pasokan plastik dan membutuhkan kepastian langkah lanjutan dari pemerintah.
