Pemerintah melihat kecerdasan buatan atau AI sebagai salah satu pendorong baru bagi ekonomi Indonesia. Jika transformasi digital terus dipacu, dampaknya diperkirakan bisa menambah pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8% hingga 1%.
Proyeksi itu berjalan beriringan dengan dorongan memperkuat pembiayaan produktif lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembenahan tata kelola sumber daya alam (SDA). Tiga langkah ini diposisikan sebagai kombinasi untuk menjaga laju ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menarik minat investasi asing.
KUR Rp 340 Triliun Masih Jadi Andalan Sektor Riil
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyebut pemerintah telah menyiapkan plafon KUR sebesar Rp 340 triliun. Dana itu diarahkan untuk menopang sektor produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ferry menyampaikan hal tersebut dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 di Hotel Bidakara, Selasa (14/7/2026). Ia menegaskan penyaluran KUR juga ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor riil.
Reformasi SDA Didorong untuk Persempit Celah Kecurangan
Di sisi lain, pemerintah merevisi kebijakan mengenai definisi hasil ekspor SDA sebagai bagian dari restrukturisasi tata kelola niaga. Langkah ini diarahkan untuk memperkecil ruang kecurangan dalam perdagangan internasional.
Menurut Ferry, kebijakan tersebut diharapkan memperkuat transparansi dan tata kelola, sekaligus menekan praktik under-invoicing dan transfer pricing. Penguatan aturan itu juga disebut penting agar lebih banyak nilai tambah dari SDA Indonesia bisa tertahan di dalam negeri.
AI, Data Center, dan Produktivitas UMKM
Ferry juga menekankan bahwa manfaat transformasi digital tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar. Pengembangan data center dan peningkatan produktivitas, termasuk bagi pelaku UMKM, menjadi bagian dari faktor yang menopang potensi tambahan pertumbuhan ekonomi itu.
Dengan demikian, AI dipandang bukan sekadar alat efisiensi teknologi, tetapi juga pengungkit kapasitas usaha kecil dan menengah. Di tengah kebutuhan ekonomi yang terus beradaptasi, digitalisasi dinilai membuka ruang pertumbuhan baru yang lebih luas.
Diplomasi Ekonomi Diperluas ke Banyak Jalur
Selain pembenahan domestik, pemerintah juga memperluas diplomasi ekonomi melalui kerja sama internasional. Jalur yang didorong mencakup OECD, BRICS, ASEAN, dan IPEF.
Ferry menegaskan bahwa tata kelola yang kuat adalah fondasi untuk membangun kepercayaan investor global. Dengan governance yang baik, Indonesia dinilai lebih mudah mengubah potensi transformasi digital dan ekonomi hijau menjadi sumber kemakmuran baru yang berkelanjutan.
| Fokus Kebijakan | Detail | Dampak yang Diharapkan |
|---|---|---|
| Kredit Usaha Rakyat | Plafon Rp 340 triliun | Mendukung pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan sektor produktif |
| Transformasi Digital dan AI | Pengembangan data center dan produktivitas UMKM | Tambahan pertumbuhan ekonomi 0,8% hingga 1% |
| Reformasi SDA | Revisi definisi hasil ekspor SDA | Menekan under-invoicing, transfer pricing, dan memperkuat transparansi |
Penguatan kebijakan itu menunjukkan pemerintah ingin mendorong pertumbuhan dari beberapa sisi sekaligus, mulai dari pembiayaan usaha, digitalisasi, hingga tata kelola sumber daya. Kombinasi tersebut diharapkan membuat ekonomi lebih tahan menghadapi perubahan dan tetap menarik bagi investor.