Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD di provinsinya untuk lebih agresif menguasai stakeholder management. Dorongan itu muncul di tengah keterbatasan fiskal daerah yang membuat pemerintah provinsi perlu mencari sumber penguatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD dari jalur yang lebih produktif.
Luthfi menilai BUMD tidak cukup hanya berjalan sebagai perusahaan daerah biasa. Manajemen BUMD, menurut dia, harus mampu membangun komunikasi publik yang tertata dan menjalin hubungan yang lebih luas dengan pelaku usaha agar peluang bisnis baru bisa terbuka.
Tekanan Fiskal Jadi Alasan Percepatan
Dalam rapat bersama jajaran petinggi BUMD, Luthfi menegaskan perlunya terobosan kreatif untuk mengembangkan perusahaan daerah. Ia menyampaikan bahwa saat kapasitas fiskal pemerintah provinsi terbatas, BUMD harus tampil sebagai instrumen yang bisa mendorong pendapatan daerah secara lebih nyata.
Tiga BUMD yang dipanggil ke kantor gubernur dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham adalah PT Jateng Agro Berdikari atau JTAB, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah atau SPJT, dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP. Dalam forum itu, Luthfi meminta ada langkah yang lebih terukur dalam pemasaran dan komunikasi publik.
Jejaring Usaha Jadi Fokus Utama
Luthfi menyoroti pentingnya hubungan yang konsisten dengan para pemangku kepentingan. Ia mendorong manajemen BUMD segera menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Jawa Tengah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi, serta Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GEKRAFS.
Menurut dia, pendekatan seperti itu dapat membantu BUMD membaca kebutuhan pasar dengan lebih tepat. Dengan begitu, perusahaan daerah tidak hanya menunggu kesempatan, tetapi juga aktif membangun jejaring yang bisa menghasilkan kolaborasi baru.
Kinerja Direksi dan Komisaris Jadi Sorotan
Selain mendorong ekspansi, Luthfi juga memberi sinyal evaluasi bagi pejabat BUMD yang dinilai tidak efektif. Ia menyebut posisi komisaris maupun direktur utama bisa dievaluasi bila tidak mampu menjalankan tugas secara optimal atau gagal memenuhi target setoran.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah provinsi menempatkan kinerja bisnis sebagai ukuran utama dalam pengelolaan BUMD. Arah kebijakan tersebut juga memperlihatkan keinginan untuk membuat perusahaan daerah bekerja lebih disiplin dan menghasilkan kontribusi yang jelas bagi kas daerah.
JTAB Jadi Contoh Peran Sosial BUMD
Di tengah dorongan perbaikan kinerja, Luthfi juga memberi apresiasi kepada PT Jateng Agro Berdikari. Perusahaan itu disebut membantu meredam inflasi daerah melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah.
Puluhan kios JTAB juga berperan menjaga ketersediaan dan kestabilan harga sembako di desa. Peran ini menunjukkan bahwa BUMD dapat hadir langsung dalam persoalan ekonomi masyarakat, bukan semata mengejar keuntungan korporasi.
Arah Baru Penguatan PAD Jateng
Fokus pada stakeholder management menempatkan BUMD sebagai bagian penting dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Karena itu, kemampuan direksi membangun komunikasi, memperluas jejaring, dan menjalin kerja sama menjadi faktor penentu dalam memperkuat kemandirian fiskal Jawa Tengah.
Dengan tekanan untuk tampil lebih lincah, BUMD di Jateng kini dituntut tidak hanya menjaga operasional, tetapi juga membuka ruang pertumbuhan yang lebih luas. Arah ini membuat pengelolaan perusahaan daerah bergeser dari sekadar administrasi bisnis menuju instrumen yang lebih aktif menopang PAD dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
