PT Agrinas Palma Nusantara bersiap membuka lebih dari 20.000 lowongan untuk mengelola aset perkebunan sawit hasil sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Langkah ini menandai fase baru pengelolaan lahan sitaan yang kini diarahkan bukan hanya untuk menjaga aset, tetapi juga mendorong produktivitas kebun.
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani menyebut kebutuhan tenaga kerja itu mencakup 1.844 karyawan pimpinan, sekitar 9.500 mandor, dan 11.000 pemanen. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, ia menegaskan rekrutmen menjadi bagian dari penguatan operasional perusahaan.
Fokus perusahaan masih ada di pembentukan organisasi
Abdul Ghani mengatakan Agrinas Palma Nusantara masih menyelesaikan pembentukan organisasi setelah mendapat penugasan mengelola aset perkebunan. Karena itu, pemenuhan sumber daya manusia ditempatkan sebagai prioritas sebelum perusahaan mengejar lonjakan kinerja kebun.
Ia juga menegaskan perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Menurut dia, kebutuhan tenaga kerja justru bertambah karena seluruh tanaman harus dikelola lebih baik agar produksi dapat naik.
Jadwal perekrutan juga sudah disusun bertahap. Perusahaan menargetkan kebutuhan karyawan pimpinan terpenuhi pada Juli 2026, sedangkan proses perekrutan mandor dan pemanen ditargetkan selesai paling lambat Agustus 2026.
Tenaga lokal diprioritaskan untuk lapangan
Agrinas Palma Nusantara akan memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk posisi mandor dan pemanen di masing-masing wilayah operasional. Kebijakan ini diharapkan membuat pengelolaan kebun berjalan lebih efektif karena pekerja lebih mengenal kondisi setempat.
Penambahan tenaga kerja itu juga diarahkan untuk mendukung target produksi. Agrinas menargetkan produksi tandan buah segar atau TBS naik hingga sekitar 5 juta ton pada akhir tahun, setara 100 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2026.
| Target Rekrutmen | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|
| Karyawan pimpinan | 1.844 | Ditargetkan terpenuhi pada Juli 2026 |
| Mandor | sekitar 9.500 | Diprioritaskan tenaga lokal, target selesai Agustus 2026 |
| Pemanen | 11.000 | Diprioritaskan tenaga lokal, target selesai Agustus 2026 |
Berdasarkan paparan perusahaan, produksi TBS diproyeksikan naik dari 173 ribu ton pada Maret 2026 menjadi 302 ribu ton pada Juni 2026. Proyeksi itu kemudian meningkat lagi menjadi sekitar 549 ribu ton pada Agustus 2026 dan 678 ribu ton pada Desember 2026.
Kelola 4,1 juta hektare lahan di kawasan hutan
Saat ini Agrinas Palma Nusantara mengelola sekitar 4,1 juta hektare lahan perkebunan yang berada di kawasan hutan. Areal itu tersebar di berbagai wilayah, termasuk Aceh seluas 173.000 hektare, Riau 729.000 hektare, Kalimantan Tengah 627.000 hektare, dan Papua Selatan 494.000 hektare.
Dari total tersebut, sekitar 1,7 juta hektare sudah melalui proses verifikasi. Dari luasan yang telah diverifikasi itu, sekitar 730.000 hektare merupakan kebun sawit, sedangkan sisanya adalah areal non-sawit.
Masih ada sekitar 2,5 juta hektare lahan lain yang belum selesai diverifikasi. Lahan yang dikelola perusahaan juga berasal dari sejumlah sumber, termasuk eks lahan Torganda di Sumatera Utara yang sudah berkekuatan hukum tetap, aset eks Duta Palma di Riau dan Kalimantan Barat yang masih dalam proses hukum, serta lahan hasil penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH.
Legalitas aset masih dikejar
Abdul Ghani menjelaskan perusahaan sedang mengurus penguatan legalitas atas aset yang dikelola. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain atau APL kepada Kementerian Kehutanan.
Pada tahap awal, Agrinas mengajukan perubahan status untuk sekitar 48.000 hektare lahan di Sumatera Utara dan sekitar 162.000 hektare lahan hasil penertiban kawasan hutan. Dengan langkah itu, perusahaan menargetkan memperoleh hak atas sekitar 210.000 hektare lahan pada tahun ini.
Setelah aset ditetapkan sebagai barang milik negara, pemerintah akan menyertakannya sebagai penyertaan modal negara kepada Agrinas Palma. Perusahaan kemudian akan memperoleh hak guna usaha untuk mengelola areal tersebut.
Menteri Kehutanan pada 19 Juni 2026 juga telah menerbitkan surat yang pada pokoknya meminta BP BUMN menugaskan PT Agrinas Palma Nusantara untuk mengelola lahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan sampai penetapan status lahan. Dalam skema itu, Agrinas menjadi pengelola sementara sambil menunggu penyelesaian proses penetapan status aset perkebunan.
