Penyaluran Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2026 untuk pemulihan pascabencana di Sumatera kini mulai bergerak, tetapi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan satu hal penting: anggaran itu harus cepat terasa di lapangan. Fokusnya bukan sekadar realisasi administrasi, melainkan dampak nyata bagi penyintas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah masih banyaknya warga yang tinggal di hunian sementara dan sejumlah infrastruktur yang rusak berat, terutama jembatan, percepatan pelaksanaan dianggap menjadi kunci. Karena itu, tahap yang sedang berlangsung disebut sebagai masa paling menentukan dalam implementasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028.
Program harus bergerak, bukan berhenti di atas kertas
Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono menekankan bahwa setiap program yang sudah mendapat dukungan anggaran perlu segera dieksekusi. Ia meminta instansi penerima memprioritaskan kegiatan yang sudah disepakati agar pemulihan berjalan lebih cepat, terukur, dan tidak berhenti pada dokumen perencanaan.
Wahyu juga menegaskan bahwa percepatan penyerapan anggaran tidak boleh dipahami hanya sebagai upaya mengejar target administrasi. Menurut dia, setiap rupiah harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat yang masih menghadapi kondisi sulit setelah bencana.
Hunian tetap dan infrastruktur dasar jadi kebutuhan paling mendesak
Kebutuhan yang paling mendesak masih berputar pada hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, dan layanan publik yang kembali normal. Itu sebabnya percepatan realisasi ABT dinilai penting agar pemulihan fisik dan sosial bisa berlangsung serempak, bukan berjalan lambat di satu sisi dan tertahan di sisi lain.
Dalam rapat koordinasi percepatan realisasi ABT secara daring, situasi lapangan juga kembali menjadi perhatian utama. Banyak warga masih bergantung pada hunian sementara, sementara kerusakan infrastruktur penghubung masih menghambat aktivitas harian di sejumlah wilayah terdampak.
Rencana induk harus dijaga tetap konsisten
Dari sisi perencanaan, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Medrilzam meminta kementerian dan lembaga menjaga kesesuaian pelaksanaan program dengan dokumen yang telah disepakati. Ia juga meminta agar perubahan substansial selama Tahun Anggaran 2026 dihindari.
Jika ada usulan perubahan lokasi, jenis kegiatan, atau output, pembahasannya harus dilakukan lebih dulu bersama Bappenas. Mekanisme itu ditempuh melalui monitoring, evaluasi, dan revisi Rencana Induk agar arah pemulihan tetap konsisten.
Pengadaan diminta segera masuk tahap kerja
Dari sisi fiskal, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto menyampaikan bahwa sebagian besar kementerian dan lembaga utama sudah memperoleh persetujuan anggaran. Kondisi itu, menurut dia, seharusnya langsung diikuti percepatan pengadaan barang dan jasa, penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan kegiatan.
Sudarto menegaskan seluruh tahapan harus tetap tertib administrasi dan sesuai ketentuan. Ia juga meminta setiap pelaksanaan tetap berpedoman pada Rencana Induk yang sudah disepakati bersama agar penggunaan anggaran tetap terarah.
Tujuh kementerian dan lembaga sudah menerima ABT
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga saat ini ada tujuh kementerian dan lembaga yang telah menerima ABT. Ketujuhnya adalah Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
| Kementerian/Lembaga | Status ABT | Peran dalam pemulihan |
|---|---|---|
| Badan Pusat Statistik | Sudah menerima | Bagian dari penyaluran ABT 2026 |
| Kementerian Pekerjaan Umum | Sudah menerima | Bagian dari penyaluran ABT 2026 |
| Kementerian Perhubungan | Sudah menerima | Bagian dari penyaluran ABT 2026 |
| Kementerian Sosial | Sudah menerima | Bagian dari penyaluran ABT 2026 |
| Kementerian Kesehatan | Sudah menerima | Bagian dari penyaluran ABT 2026 |
| Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Sudah menerima | Bagian dari penyaluran ABT 2026 |
| Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Sudah menerima | Bagian dari penyaluran ABT 2026 |
Sementara itu, pengajuan anggaran untuk kementerian dan lembaga lainnya masih diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah menempatkan proses tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh program pemulihan berjalan selaras dengan kebutuhan daerah terdampak.
11.520 kegiatan disiapkan dalam rencana induk
Dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028, pemerintah menyiapkan 11.520 kegiatan yang dikerjakan secara kolaboratif oleh 33 kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah terdampak. Seluruh rangkaian itu didukung anggaran sebesar Rp100,166 triliun.
Besarnya dukungan anggaran membuat Satgas PRR menuntut pelaksanaan yang cepat sekaligus tepat sasaran. Target utamanya tetap sama, yakni memastikan pemulihan pascabencana tidak berhenti pada pencairan dana, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat terdampak.