Jawa Barat mengerahkan 9.500 mahasiswa dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Jawa Barat untuk menyisir anak tidak sekolah hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Mereka akan turun melalui program Kuliah Kerja Nyata dengan fokus pada pemetaan, verifikasi, dan pendampingan berbasis lapangan.
Langkah ini menempatkan kampus sebagai bagian penting dari upaya penanganan Anak Tidak Sekolah yang kini menuntut data yang lebih akurat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai kerja bersama perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar persoalan pendidikan bisa ditangani lebih tepat sasaran.
Kolaborasi kampus dan pemerintah
Komitmen itu mengemuka dalam Lokakarya Pemetaan Anak Tidak Sekolah yang digelar Universitas Muhammadiyah Bandung bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Forum ini mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat penanganan ATS melalui pendekatan berbasis data.
Sebanyak 11 PTMA hadir dalam lokakarya tersebut, termasuk UM Bandung, UMC, UMADA, UMMI, Universitas Muhammadiyah Kuningan, UMTAS, UNISA Bandung, UMBARA, IMDA, STIKes Muhammadiyah Ciamis, dan Universitas Muhammadiyah Cileungsi. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan luas dari jaringan PTMA di Jawa Barat.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Purwanto, M.Pd., menegaskan bahwa tantangan utama tidak hanya soal jumlah anak yang belum sekolah. Ia menilai persoalan lain yang sama penting adalah memastikan data yang dipakai akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Purwanto menyebut kualitas data sebagai fondasi kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dinilai penting untuk membantu menghadirkan data yang lebih valid sekaligus mendukung upaya mengembalikan anak-anak ke satuan pendidikan.
Peran mahasiswa di lapangan
Melalui program KKN, mahasiswa tidak hanya mendata dan memverifikasi Anak Tidak Sekolah. Mereka juga akan memetakan faktor-faktor yang membuat anak berhenti atau tidak melanjutkan pendidikan.
Faktor yang dikaji meliputi kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, hambatan budaya, serta persoalan akses dan motivasi belajar. Pemetaan ini diharapkan memberi gambaran lebih utuh tentang penyebab putus sekolah di berbagai daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan angka Anak Tidak Sekolah sebesar 20 persen atau sekitar 75.875 anak pada tahun ini. Purwanto optimistis sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat memperkuat efektivitas program tersebut.
Ia juga menekankan bahwa kolaborasi ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki data. Menurut dia, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan masa depan generasi muda dan kemajuan daerah.
Komitmen PTMA Jawa Barat
Koordinator PTMA Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Prof. Dr. Yadi Janwari, mengapresiasi inisiatif Universitas Muhammadiyah Bandung. Ia menilai lokakarya itu menjadi ruang konsolidasi penting untuk membangun gerakan bersama dalam mengatasi persoalan pendidikan di Jawa Barat.
Yadi menyebut keterlibatan PTMA sebagai bagian dari komitmen perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Komitmen itu dijalankan melalui tridarma perguruan tinggi, terutama pengabdian kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena itu, penanganannya membutuhkan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan.
Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Prof. Dr. Herry Suhardiyanto, M.Sc., IPU., menyebut perguruan tinggi memiliki tanggung jawab akademik sekaligus sosial. Keterlibatan mahasiswa dalam pemetaan ATS dipandang sebagai bentuk kampus yang hadir dan berdampak bagi masyarakat.
Herry menilai kegiatan itu juga memberi ruang pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa. Selain mendukung kebijakan berbasis data, mahasiswa dapat memahami persoalan sosial secara langsung melalui kerja lapangan.
Pendampingan setelah pendataan
PTMA Jawa Barat juga menyatakan kesiapan untuk ikut mendampingi anak-anak yang teridentifikasi sebagai ATS. Pendampingan itu bisa dilakukan lewat edukasi keluarga, penguatan motivasi belajar, fasilitasi akses pendidikan, serta kolaborasi dengan sekolah dan pemerintah daerah.
Dalam forum yang sama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan PTMA sepakat menjajaki penyusunan pedoman bersama untuk pelaksanaan KKN di tingkat provinsi. Pedoman itu diharapkan menjadi acuan agar program pengabdian mahasiswa lebih terukur, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada penyelesaian persoalan sosial.
Dengan jaringan mahasiswa yang turun langsung ke desa dan kelurahan, upaya mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah kini mendapat dukungan lapangan yang lebih luas. Perguruan tinggi diposisikan bukan hanya sebagai pelaksana pendataan, tetapi juga mitra pembangunan daerah yang ikut menjaga keberlanjutan penanganan ATS.
Source: muhammadiyah-jabar.id
