Pembangunan Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah bergerak cepat dan mulai memberi sinyal sebagai mesin ekonomi baru di tingkat warga. Hingga kini, sedikitnya 5.503 unit gedung sudah terbangun dan disiapkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah masing-masing.
Capaian itu membuat Jawa Tengah menempati posisi sebagai provinsi dengan pembangunan koperasi terbanyak kedua secara nasional. Dari 8.523 koperasi yang telah berbadan hukum, 5.887 koperasi sudah memetakan lokasi pembangunan gedung, sementara 5.503 unit lainnya sudah masuk tahap proses pembangunan.
Dampak mulai terasa di lapangan
Pengaruh koperasi ini tidak berhenti di tahap pembangunan fisik. Puluhan koperasi sudah terlibat dalam penyediaan kebutuhan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis.
Di sisi lain, ratusan koperasi juga bekerja sama dengan Perum Bulog dalam program Gerakan Pangan Murah. Nilai transaksinya mencapai sekitar Rp9,5 miliar, dan ratusan koperasi lain ikut mendukung stabilisasi pasokan pangan menjelang Lebaran.
Modal besar dari desa dan tradisi koperasi
Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol (Purn) Erwin Chahara Rusmana, menilai Jawa Tengah punya modal kuat untuk mengembangkan koperasi. Ia menyebut jumlah desa yang besar dan tradisi berkoperasi yang sudah mengakar sebagai faktor penting.
Erwin menyampaikan pandangan itu saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang pada Jumat 10 April 2026. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi agar pengembangan Koperasi Desa Merah Putih berjalan sesuai prioritas kebijakan pemerintah.
Menurut Erwin, tindak lanjut program ini perlu didukung pemetaan yang jelas. Ia menilai peran komunitas TNI, pemerintah daerah, hingga BUMD penting untuk mempercepat pembangunan.
Pengawalan dan penyesuaian daerah
Ahmad Luthfi menegaskan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus dikawal serius dan terstruktur. Ia menilai dukungan kelembagaan dan koordinasi lintas pihak menjadi kunci agar program berjalan efektif.
Luthfi juga meminta model pengembangan koperasi tidak diseragamkan di semua wilayah. Menurut dia, setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda sehingga pendekatannya harus disesuaikan dengan kearifan lokal.
“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya. Di samping itu tidak boleh memaksakan satu desa satu KDKMP,” ujarnya.
Pemprov Jawa Tengah menilai pendekatan yang adaptif penting agar KDKMP berkembang berkelanjutan dan benar-benar memberi manfaat sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dengan pembangunan yang terus berjalan dan keterlibatan dalam berbagai program ekonomi warga, koperasi ini diposisikan sebagai salah satu penggerak baru di tingkat desa dan kelurahan.
Source: infojateng.id
