Isi draf MoU damai antara Amerika Serikat dan Iran yang bocor memuat paket kesepakatan yang jauh lebih besar dari sekadar penghentian perang. Dokumen itu disebut mengatur penarikan pasukan, pencabutan sanksi, pemulihan jalur dagang, hingga masa depan program nuklir Iran.
Kabar ini muncul di tengah tanda tanya besar karena isi resmi dokumen belum dipublikasikan ke publik. Sejumlah media internasional, termasuk CNN dan Bloomberg, melaporkan adanya draf yang beredar, tetapi sejumlah pihak resmi justru membantah keakuratannya.
Dokumen yang beredar masih diperdebatkan
Draf yang tersebar disebut berasal dari seorang pejabat AS dan diklaim telah dilihat oleh seorang diplomat di sela KTT G7 di Prancis. Dua sumber diplomatik lain yang mengetahui jalannya negosiasi juga disebut mengonfirmasi keberadaan naskah itu.
Menurut sumber yang dikutip media, dokumen tersebut menggambarkan kesepakatan yang ditandatangani secara digital oleh Presiden AS Donald Trump, Wakil Presiden JD Vance, dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf pada Minggu. Namun, seorang pejabat AS lainnya membantah keakuratan draf itu.
Gedung Putih memilih tidak berkomentar atas laporan tersebut. Kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, juga menyebut dokumen yang bocor tidak mencerminkan isi kesepakatan yang sebenarnya.
14 poin yang disebut paling menentukan
Poin pertama menegaskan bahwa Iran dan AS bersama sekutu mereka dalam perang yang sedang berlangsung menyatakan perang berakhir segera dan permanen di semua lini, termasuk Lebanon. Keduanya juga berjanji tidak melakukan tindakan permusuhan, ancaman, atau penggunaan kekerasan satu sama lain.
Poin lain menekankan penghormatan atas kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing, serta larangan ikut campur dalam urusan dalam negeri pihak lain. Keduanya juga sepakat bernegosiasi untuk mencapai perjanjian final dalam waktu maksimal 60 hari, dengan kemungkinan perpanjangan jika disetujui bersama.
Dalam aspek militer dan perdagangan, AS disebut akan mencabut blokade laut dan menghentikan hambatan terhadap Iran segera setelah MoU ditandatangani. Lalu lintas kapal ditargetkan kembali penuh dalam 30 hari, sementara pasukan AS akan ditarik dari wilayah sekitar dalam 30 hari setelah perjanjian final tercapai.
Iran di sisi lain akan segera memulihkan pergerakan kapal dagang antara Teluk Persia dan Laut Oman ke volume sebelum perang dalam 30 hari. Langkah itu disebut mempertimbangkan pembersihan hambatan teknis dan penjinakan ranjau.
Isi ekonomi dan nuklir yang paling sensitif
Bagian ekonomi menjadi salah satu yang paling mencolok karena dokumen itu menyebut AS, bersama mitra regionalnya, akan menyusun rencana komprehensif untuk pemulihan dan pembangunan ekonomi Iran. Pembiayaan minimumnya disebut sebesar 300 miliar dolar AS.
AS juga berkomitmen mengakhiri seluruh sanksi terhadap Iran sesuai jadwal dalam perjanjian final. Cakupannya meliputi sanksi Dewan Keamanan PBB, Dewan Gubernur IAEA, serta sanksi sepihak AS.
Soal nuklir, Iran menegaskan tidak akan pernah memproduksi senjata nuklir. Kedua pihak juga sepakat bahwa nasib bahan yang diperkaya dan isu nuklir lain akan diselesaikan dalam perjanjian final.
Sebelum perjanjian final disepakati, Iran disebut akan mempertahankan status quo pada program nuklirnya. AS, pada saat yang sama, tidak akan menjatuhkan sanksi baru atau memperkuat pasukan di kawasan.
Masih di jalur ekonomi, AS akan memberi dispensasi ekspor minyak mentah, produk petrokimia, serta layanan terkait dari Iran, termasuk perbankan, asuransi, dan transportasi, sampai sanksi dicabut. Saat negosiasi maju ke tahap perjanjian final, dana dan aset Iran yang dibekukan akan dibebaskan sepenuhnya.
Dokumen itu juga menyebut dana tersebut dapat digunakan sesuai penunjukan Bank Sentral Iran. Selain itu, Iran dan AS akan membentuk mekanisme implementasi untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan final dan komitmen masa depan.
Jika jaminan pelaksanaan pasal 4, 5, 10, dan 11 sudah diterima, kedua pihak akan memulai negosiasi untuk perjanjian final hanya terkait pasal yang tersisa. Perjanjian final nantinya akan disahkan melalui resolusi mengikat Dewan Keamanan PBB.
Meski daftar 14 poin itu memberi gambaran betapa luasnya potensi kesepakatan, statusnya masih belum pasti karena belum diumumkan resmi dan telah dibantah sebagian pihak. Sampai ada pernyataan formal, publik masih harus merujuk pada bocoran media dan keterangan terbatas dari pihak yang mengetahui proses negosiasi.
