Sebanyak 118 Badan Eksekutif Mahasiswa bertemu langsung dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk membahas program prioritas pemerintah dan arah kebijakan pangan nasional. Forum terbuka itu langsung menyedot perhatian karena mahasiswa datang dengan pertanyaan kritis, sementara pemerintah memaparkan capaian sektor pertanian yang diklaim makin kuat.
Pertemuan tersebut juga memperlihatkan bahwa isu pangan tidak lagi dibaca semata sebagai urusan produksi. Di forum itu, mahasiswa, pemerintah, dan agenda ekonomi desa bertemu dalam satu pembahasan yang menyinggung gizi, distribusi, kesejahteraan petani, hingga penegakan hukum di sektor pertanian.
Dialog kritis yang disambut positif
Mentan Amran menyambut baik sikap kritis para mahasiswa yang hadir dari berbagai daerah. Ia menilai kritik yang disampaikan secara konstruktif dapat membantu pemerintah memperbaiki tata kelola kebijakan.
“Saya salut pada BEM, mahasiswa yang hadir hari ini. Cukup kritis tapi konstruktif,” ujar Amran dalam dialog tersebut. Ia menambahkan bahwa komunikasi seperti ini penting untuk membangun kepercayaan publik.
Di forum yang berlangsung dinamis itu, mahasiswa tidak hanya memberi masukan umum. Mereka juga membawa temuan lapangan, termasuk soal distribusi pupuk dan peredaran bawang ilegal dari Sumatera Utara.
Amran merespons temuan itu dengan tegas. Ia menyebut laporan semacam itu akan ditindaklanjuti melalui jalur hukum.
MBG dan Kopdes jadi perhatian utama
Salah satu program yang paling banyak dijelaskan dalam dialog itu adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini diposisikan bukan hanya sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi di desa.
Amran menyebut MBG berperan sebagai offtaker bagi hasil produksi petani dalam negeri. Ia mengatakan, “MBG ini jangan dilihat berdiri sendiri. Ini menjadi offtaker bagi 160 juta petani Indonesia.”
Program lain yang ikut menjadi sorotan adalah Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menempatkan Kopdes sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ekonomi desa dan mempersingkat rantai distribusi pangan.
Menurut Amran, rantai pasok komoditas pertanian selama ini terlalu panjang. Ia menilai skema baru melalui Kopdes dapat memutus rantai yang selama ini lebih banyak menguntungkan middleman.
Capaian pangan dan produksi dipaparkan
Dalam forum itu, Amran juga memaparkan capaian sektor pertanian yang disebut telah didukung data dan verifikasi lembaga nasional maupun internasional. Salah satu yang disorot adalah stok beras nasional yang disebut mencapai level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.
“Stok kita beras tertinggi selama merdeka, 5 juta ton lebih,” kata Amran. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan penguatan cadangan pangan nasional di tengah tekanan global.
Ia juga menjelaskan standar swasembada pangan menurut FAO. Menurut standar itu, sebuah negara masih dapat disebut swasembada jika impor pangan pokok tidak melebihi 10 persen dari kebutuhan nasional.
Pada periode 2025–2026, Indonesia mencatat impor pangan kurang dari 5 persen dari total kebutuhan 11 komoditas utama. Produksi dalam negeri disebut mencapai 73,7 juta ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 68,7 juta ton.
Untuk beras, Indonesia tidak melakukan impor beras medium sepanjang 2025. Produksi beras nasional menurut BPS mencapai 34,69 juta ton dan dinilai sejalan dengan prediksi FAO serta USDA.
Kesejahteraan petani dan biaya produksi
Amran juga menyinggung indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan tren positif. Ia menyebut Nilai Tukar Petani berada pada level tertinggi, yakni 125,45 pada Februari 2026.
Salah satu kebijakan yang disebut ikut mendorong kondisi itu adalah penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Amran menyatakan langkah tersebut belum pernah terjadi sebelumnya.
“Pupuk subsidi turun 20 persen. Ini tidak pernah terjadi selama republik ini merdeka,” ujarnya. Pemerintah menilai kebijakan itu membantu menekan biaya produksi petani.
Ekspor naik, impor turun
Dari sisi ekonomi, sektor pertanian juga disebut memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan nasional. BPS mencatat kontribusi sektor pertanian mencapai 12,67 persen terhadap PDB pada kuartal I 2026.
Kinerja perdagangan pertanian pun menunjukkan tren positif. Berdasarkan data BPS tentang ekspor segar dan olahan Januari-Desember 2025, nilai ekspor naik 28,26 persen atau Rp166,71 triliun.
Di saat yang sama, nilai impor turun 9,66 persen atau Rp41,68 triliun. Amran menilai kombinasi kenaikan produksi, ekspor, dan penekanan impor menandakan fondasi pertanian semakin kuat.
Transparansi dan penegakan hukum
Amran menekankan pentingnya transparansi di sektor pertanian. Ia membuka ruang bagi mahasiswa untuk melihat langsung kondisi gudang dan stok pangan nasional.
“Kami buka apa adanya. Tidak usah ditutup-tutupi,” kata Amran. Ia menilai keterbukaan data diperlukan agar publik bisa menilai kinerja pemerintah secara objektif.
Ia juga menegaskan komitmen penegakan hukum di sektor pertanian. Menurutnya, sudah ada 76 tersangka dalam berbagai kasus, termasuk mafia pupuk dan praktik ilegal lainnya.
Pemerintah, kata Amran, tidak memberi ruang bagi penyalahgunaan anggaran negara. Ia menyebut ada pejabat eselon II yang telah diberhentikan dan diproses hukum.
Arah besar pangan dan energi
Selain pangan, forum tersebut juga membahas arah besar kemandirian energi nasional. Amran menyampaikan bahwa Indonesia terus mendorong pengembangan biodiesel B5 dan bioethanol E20.
Ia menilai hilirisasi sawit dan pemanfaatan lahan dapat memberi nilai tambah ekonomi yang besar. Dalam forum itu, mahasiswa diajak melihat pembangunan pertanian sebagai agenda lintas sektor yang berkaitan dengan pangan, energi, dan kesejahteraan desa.
Amran menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak bisa berjalan sendiri. Ia menilai kolaborasi dengan mahasiswa penting untuk menjaga keberlanjutan kebijakan dan memastikan program pemerintah tetap terhubung dengan kebutuhan lapangan.
