Penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 2 yang mulai berjalan sejak pertengahan April ternyata tidak diterima semua keluarga penerima manfaat. Sejumlah KPM mengeluhkan bantuan belum masuk, padahal nama mereka sebelumnya masih tercatat sebagai penerima aktif.
Kondisi itu berkaitan dengan pembaruan data yang dilakukan pemerintah secara berkala. Dalam proses verifikasi dan validasi terbaru, sekitar 11.014 penerima PKH dan BPNT disebut dicoret dari daftar resmi karena sudah tidak memenuhi syarat.
Kenapa bantuan bisa berhenti cair
Penyebab utama biasanya ada pada perubahan kondisi ekonomi keluarga penerima. Jika statusnya sudah naik ke kelas menengah atau masuk desil 6 sampai 10, maka prioritas bantuan akan dicabut dari sistem.
Pemerintah juga terus menyesuaikan data agar bansos tetap tepat sasaran. Artinya, daftar penerima tidak bersifat tetap karena keluarga yang kondisinya membaik bisa dikeluarkan, sementara keluarga lain yang lebih membutuhkan dapat dimasukkan.
Hasil verifikasi lapangan ikut memegang peran penting. Bantuan bisa dihentikan bila petugas menemukan penghasilan meningkat, kepemilikan aset bertambah, atau data di lapangan tidak sesuai dengan catatan dalam sistem.
DTSEN menjadi dasar penilaian
Saat ini pemerintah memakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN yang terhubung dengan NIK dan Kartu Keluarga. Sistem ini membantu memantau kelayakan penerima dengan lebih rinci, termasuk melihat kecocokan data sosial dan ekonomi.
Dengan sistem tersebut, status lama sebagai penerima tidak otomatis menjamin bantuan tetap cair. Pemeriksaan bisa menilai apakah seseorang masih berada dalam kelompok prioritas atau sudah keluar dari kategori yang berhak menerima dukungan.
Faktor yang memicu pencoretan penerima
Ada sejumlah indikator yang dapat membuat bansos terhenti. Di antaranya kepemilikan rumah atau tanah bersertifikat, pajak kendaraan yang masih aktif, tagihan listrik tinggi, serta status pekerjaan tertentu seperti ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, atau BUMD.
Pemerintah juga menilai kondisi keuangan penerima dari berbagai sisi. Cicilan kendaraan, pinjaman bank, pinjaman koperasi, penggunaan paylater, saldo tabungan tertentu, hingga riwayat BI Checking dan catatan kredit OJK ikut menjadi pertimbangan.
Selain itu, penggunaan BPJS mandiri kelas 1 atau 2 juga dapat memengaruhi kelayakan. Aktivitas keuangan yang dinilai tidak wajar, termasuk indikasi transaksi terkait judi online, turut disebut sebagai faktor yang bisa membuat bantuan tidak cair.
Kelompok yang masih dinilai layak
Dalam sistem desil, masyarakat dibagi berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 masuk kategori sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 rentan miskin, dan desil 5 menengah bawah.
Penerima PKH umumnya berasal dari desil 1 sampai 4. Sementara BPNT menyasar masyarakat pada desil 1 sampai 5, sehingga keluarga yang naik ke desil 6 hingga 10 akan dinilai tidak lagi memenuhi syarat bantuan.
Selain faktor ekonomi, data administratif juga tetap menentukan. Jika data tidak valid, alamat tidak ditemukan saat survei, atau penerima sudah meninggal dunia, pencairan bisa tertahan atau dihentikan.
Pemerintah menegaskan bahwa bansos memang memiliki masa penerimaan terbatas, sekitar 5 tahun bagi setiap KPM. Karena itu, pembaruan data terus dilakukan agar PKH dan BPNT tetap diberikan kepada warga yang benar-benar masuk kategori membutuhkan.
