Pemerintah menyiapkan pembangunan 100 gudang modern untuk Perum Bulog dengan anggaran sekitar Rp5 triliun. Langkah ini diarahkan untuk meredam krisis kapasitas penyimpanan beras nasional yang selama ini menekan sistem cadangan pangan.
Program tersebut masuk dalam skema infrastruktur pascapanen dan menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan rencana itu usai memimpin rapat koordinasi di Graha Mandiri, Jakarta.
Teknologi penyimpanan jadi perhatian utama
Gudang yang akan dibangun tidak hanya menambah ruang simpan, tetapi juga dirancang dengan teknologi mutakhir. Pemerintah menempatkan kualitas komoditas sebagai prioritas agar stok cadangan pangan bisa bertahan lebih lama dan tidak mudah rusak.
Zulkifli Hasan menyebut rancangan gudang akan menyesuaikan perkembangan teknologi. Ia juga mengutip penjelasan dari Kepala BRIN bahwa fasilitas tersebut dapat bertahan hingga 2 tahun.
Sebaran proyek menjangkau banyak daerah
Pembangunan 100 gudang Bulog itu akan tersebar di 92 kabupaten dan kota. Dari total lokasi tersebut, 52 titik akan berdiri di atas lahan milik Bulog, sementara 48 titik lainnya menggunakan lahan hibah dari pemerintah daerah.
Sebaran ini menunjukkan bahwa persoalan kapasitas gudang tidak hanya muncul di satu wilayah. Pemerintah daerah juga ikut mendorong pembangunan fasilitas baru karena melihat tekanan penyimpanan di daerah masing-masing semakin besar.
Tambahan daya tampung mencapai 900.000 ton
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Hamdani, mengatakan infrastruktur baru itu diproyeksikan menambah kapasitas sekitar 900.000 ton beras. Tambahan ini dinilai penting di tengah meningkatnya produksi pangan lokal yang membuat sejumlah gudang eksisting mengalami beban berlebih.
Ahmad menjelaskan bahwa banyak pemerintah daerah aktif mengajukan hibah lahan untuk mendukung pembangunan gudang Bulog. Menurut dia, dorongan tersebut muncul karena daerah membutuhkan ruang simpan tambahan saat produksi beras terus naik.
Didukung aturan percepatan dan anggaran khusus
Pembangunan gudang baru ini ditopang anggaran sekitar Rp5 triliun sesuai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026. Aturan itu mengatur percepatan penyediaan infrastruktur pascapanen dan mulai berlaku setelah diundangkan pada 11 Maret 2026.
Regulasi tersebut menjadi dasar percepatan proyek agar pemerintah bisa menambah fasilitas penyimpanan dengan lebih cepat. Dengan adanya payung hukum, pembangunan diharapkan berjalan lebih terukur tanpa hambatan administrasi yang berlarut.
Eksekusi menunggu proses administrasi selesai
Meski jadwal konstruksi belum diumumkan secara pasti, Bulog menargetkan pekerjaan fisik segera dimulai setelah seluruh administrasi rampung. Perusahaan pelat merah itu juga menyiapkan pelibatan BUMN sektor karya untuk pelaksanaan pembangunan.
Ahmad Rizal Hamdani menegaskan proyek akan langsung dijalankan begitu penandatanganan selesai. “Begitu ini ditanda tangan beliau, kita langsung dengan BUMN Karya langsung eksekusi nanti semuanya,” ujarnya.
Rencana pembangunan 100 gudang modern ini memperlihatkan bahwa penguatan infrastruktur pascapanen kini menjadi bagian penting dari strategi pangan nasional. Dengan kapasitas yang lebih besar dan teknologi penyimpanan yang lebih baik, Bulog diharapkan memiliki ruang gerak lebih aman dalam menjaga cadangan beras pemerintah.
