Konsolidasi pelayanan publik yang digelar secara virtual menempatkan integritas aparatur sebagai pesan paling menonjol. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kualitas layanan tidak cukup diukur dari kecepatan, tetapi juga dari kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab pelaksana.
Arahan itu menjadi sorotan karena menyentuh inti pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Di saat yang sama, Yusril meminta seluruh aparatur negara menjaga etika kerja dan mendukung penegakan hukum agar tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Integritas sebagai standar kerja
Dalam arahannya, Yusril memberi apresiasi kepada jajaran yang dinilai telah melayani masyarakat dengan jujur, profesional, dan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa aparatur negara wajib menjaga integritas dalam setiap tugas yang dijalankan.
Penekanan itu menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak bisa dipisahkan dari disiplin moral. Bagi Yusril, kualitas layanan harus berjalan seiring dengan sikap bersih dan bertanggung jawab dari para pelaksana di lapangan.
Kemenkum Jatim ikut dalam penyelarasan
Kegiatan tersebut diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melalui Zoom Meeting. Dari daerah, hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Haris Sukamto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fadjar Widjanarko, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Soleh Joko Sutopo, serta seluruh pejabat manajerial dan jajaran terkait.
Kehadiran pimpinan wilayah dan pejabat struktural menunjukkan bahwa konsolidasi ini menjadi ruang penyelarasan sikap dan kerja di lingkungan pelayanan hukum. Arahan pusat diposisikan sebagai pedoman yang perlu diterapkan secara seragam di daerah.
Pesan keras untuk aparatur
Pernyataan Yusril tidak ditujukan kepada satu satuan kerja saja, melainkan kepada seluruh aparatur negara yang terlibat dalam pelayanan dan penegakan hukum. Ia menekankan bahwa profesionalisme harus berjalan bersama etika agar setiap tugas dapat dilaksanakan sesuai aturan.
Pesan itu juga menempatkan pelayanan publik sebagai bagian dari tanggung jawab moral aparatur. Dengan begitu, standar kerja yang bersih menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Relevan bagi layanan hukum di daerah
Bagi jajaran Kementerian Hukum di Jawa Timur, penekanan pada integritas terasa relevan karena mereka berada di garis depan pelayanan kepada masyarakat. Arahan tersebut menjadi pengingat agar layanan yang diberikan tetap berada dalam koridor hukum dan menjaga kualitas kerja.
Konsolidasi ini memperlihatkan bahwa pembenahan pelayanan publik tidak hanya bertumpu pada sistem, tetapi juga pada karakter aparatur yang menjalankannya. Di tengah tuntutan layanan yang cepat dan akurat, Yusril menegaskan bahwa kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab tetap menjadi ukuran utama.
Source: jatimterkini.com
