Penolakan terhadap Giant Sea Wall di Pantura Jawa Tengah makin keras karena warga pesisir merasa kebutuhan paling mendesak justru belum disentuh. Aliansi Rakyat Miskin Semarang-Demak (ARMSD) menilai penanganan darurat untuk banjir rob dan abrasi harian jauh lebih penting daripada menunggu proyek tanggul laut raksasa berjalan.
Di Semarang dan Demak, persoalan pesisir sudah masuk tahap yang sangat berat. Sejumlah warga di Dukuh Timbulsloko, Kabupaten Demak, serta dukuh lain di Kecamatan Sayung disebut sudah lama hidup di wilayah yang terabrasi, bahkan ada rumah yang masih bertahan di atas air laut saat pasang datang.
Warga minta prioritas yang lebih dekat dengan kebutuhan harian
Dalam siaran pers yang diterima Bisnis, jaringan warga Pantura itu menyampaikan lima tuntutan terkait proyek strategis nasional tersebut. Salah satu poin utamanya adalah permintaan agar kepentingan rakyat dan akademisi yang berpihak pada rakyat lebih dilibatkan dalam pembahasan dan pelaksanaan proyek.
ARMSD juga menegaskan bahwa proyek sebesar itu tidak boleh ditumpangi kepentingan pemodal. Mereka khawatir Giant Sea Wall tidak menyelesaikan rob, tetapi justru memperburuk penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan Pantura Jawa Tengah.
Aliansi itu menilai pembangunan tanggul laut raksasa akan mengonsentrasikan aktivitas ekonomi di satu kawasan. Jika itu terjadi, beban wilayah utara Pulau Jawa dikhawatirkan makin berat dan amblesan tanah bisa semakin parah.
Pemerintah melihatnya sebagai solusi jangka panjang
Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menyebut krisis ekologis di Pantura sudah melampaui siklus musiman. Saat berkunjung pada 2 Juni 2026, ia menyatakan Giant Sea Wall yang membentang dari Brebes hingga Rembang diharapkan menjadi solusi jangka panjang.
Jumhur juga menyebut proyek itu akan mengintegrasikan fungsi ekologis kawasan mangrove sebagai bagian dari strategi perlindungan pesisir. Ia menekankan pendekatan Grey Infrastructure perlu dipadukan dengan Blue-Green Infrastructure, termasuk restorasi pesisir dan penanaman bakau secara holistik.
Restorasi mangrove belum berjalan mulus
Walhi Jawa Tengah menilai dorongan ke arah solusi berbasis alam masih terhambat oleh tumpang tindih regulasi di tingkat pusat dan daerah. Hambatan itu membuat rehabilitasi mangrove belum berjalan efektif di banyak lokasi pesisir.
Organisasi lingkungan tersebut juga menyoroti ketergantungan pada beberapa jenis mangrove yang memunculkan kondisi monokultur. Menurut mereka, pola seperti ini rawan bagi kelestarian biodiversitas kawasan pesisir Jawa Tengah.
Bagas Kurniawan dari Walhi Jawa Tengah mengatakan data rujukan pengelolaan mangrove di pesisir Jawa Tengah masih rancu dan berbeda-beda antarlembaga. Ia menyebut ada data luasan mangrove yang tidak sinkron, sementara ukuran yang dipakai untuk menghitungnya juga belum jelas.
Kajian pesisir dinilai belum menyatu dalam kebijakan
Rudhi Pribadi, pakar ekosistem mangrove dari Universitas Diponegoro, menilai kebijakan pengelolaan pesisir belum terintegrasi dengan baik. Menurut dia, Integrated Coastal Management atau ICM belum terlaksana meski berbagai kajian dan upaya sudah dilakukan oleh perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat.
Perdebatan soal Giant Sea Wall akhirnya tidak berhenti pada soal infrastruktur besar. Bagi warga pesisir Semarang-Demak, persoalan utamanya tetap sama: rob, abrasi, dan penurunan muka tanah masih menekan kehidupan harian, sementara solusi yang dirasakan paling mendesak belum juga datang.