Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong fasilitas simulasi pemilihan digital tidak berhenti sebagai etalase teknologi E-Voting. Ia ingin Digital Election Simulation Lab (DESLab) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri menjadi pusat pengembangan pengetahuan dan rumusan kebijakan untuk tata kelola pemilu digital di Indonesia.
Dorongan itu disampaikan saat peresmian DESLab BSKDN di Ruang Command Center BSKDN Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/5/2026). Menurut Wiyagus, laboratorium tersebut harus dipakai untuk menguji proses pemilu berbasis digital secara langsung agar pembahasan tidak berhenti di level konsep.
Ruang uji, bukan sekadar pameran
Wiyagus menilai DESLab akan lebih berguna bila dipakai untuk simulasi menyeluruh. Di ruang itu, aparatur pemerintah, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dapat melihat alur pemungutan suara digital dari dekat.
Simulasi tersebut mencakup verifikasi pemilih, penerapan prinsip one man one vote, penghitungan suara, hingga mekanisme audit. Dengan pendekatan itu, teknologi pemilu tidak hanya dibaca sebagai alat, tetapi juga sebagai sistem yang harus diatur dengan benar.
Ia menegaskan DESLab juga perlu berfungsi sebagai tempat produksi pengetahuan. Hasil pengujian dan simulasi dapat menjadi dasar pemerintah menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih terukur sebelum pembahasan penerapan yang lebih luas.
Modal awal dari praktik E-Voting
Wiyagus menyebut Indonesia sudah memiliki pengalaman awal dalam pemungutan suara elektronik. Berdasarkan data PT Inti Konten Indonesia, sistem E-Voting telah dipakai di 1.910 desa pada 16 provinsi sejak 2013 tanpa kendala berarti.
Pengalaman itu dinilai penting karena menunjukkan pemilu digital bukan hal yang benar-benar baru. Data tersebut juga bisa membantu Kemendagri memetakan manfaat, tantangan, dan kebutuhan tata kelola jika E-Voting dikembangkan lebih jauh.
Belajar dari negara lain
Dalam penjelasannya, Wiyagus menyinggung pengalaman sejumlah negara yang sudah lebih dulu menggunakan sistem digital dalam pemilu. Brasil disebut berhasil mempercepat rekapitulasi suara, sementara Estonia dikenal dengan sistem internet voting.
Amerika Serikat juga disebut menerapkan audit surat suara. Di sisi lain, Jerman, Belanda, Irlandia, dan Norwegia memberi pelajaran tentang tantangan keamanan sistem serta tingkat kepercayaan publik.
Dari berbagai contoh itu, Wiyagus menilai E-Voting tidak cukup dinilai dari kecepatan dan efisiensi. Sistem digital tetap harus ditopang regulasi yang kuat, keamanan yang andal, audit yang jelas, literasi pemilih, dan kepercayaan masyarakat.
Menjawab kebutuhan tata kelola modern
Wiyagus melihat DESLab sebagai langkah strategis di tengah perubahan tata kelola pemerintahan yang makin dipengaruhi digitalisasi, kecerdasan buatan, dan keamanan siber. Fasilitas ini diharapkan membantu pemerintah menilai risiko kebijakan secara lebih objektif.
Ia juga berharap laboratorium itu menjadi sarana pembelajaran dari tahap perencanaan sampai implementasi. Dengan begitu, kebijakan yang lahir tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga tetap memperhitungkan pengawasan, keamanan, dan kepercayaan publik.
DESLab BSKDN, kata Wiyagus, menjadi penanda bahwa Kemendagri ingin beradaptasi dengan perubahan zaman. Fasilitas itu disiapkan untuk mendukung kebijakan pemerintahan dalam negeri yang relevan dengan kebutuhan digital saat ini.
