Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu menyeret Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, sebagai tersangka. Nilai kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai sekitar Rp18 miliar berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan.
Penetapan tersangka itu membuat perkara ini jadi sorotan karena melibatkan pejabat aktif sekaligus mantan Ketua DPRD Indramayu periode 2019-2024. Dugaan penyimpangan disebut berkaitan dengan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu untuk tahun anggaran 2022-2025.
Tiga tersangka dalam perkara yang sama
Selain Syaefudin, penyidik Pidsus Kejati Jawa Barat juga menetapkan dua mantan Plt Sekretaris dan Sekretaris DPRD Indramayu berinisial IM dan AF. Ketiganya dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada Jumat (12/6/2026).
Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan pemanggilan itu dilakukan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan serta tunjangan transportasi DPRD Indramayu. IM dan AF hadir memenuhi panggilan pemeriksaan, sedangkan Syaefudin tidak datang karena sakit.
Peran Syaefudin saat kasus bergulir
Syaefudin terseret dalam perkara ini ketika masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. Posisi itu membuat namanya masuk dalam penyidikan dugaan korupsi tunjangan untuk pimpinan dan anggota dewan.
Hingga kini, Kejati Jabar belum membeberkan secara rinci materi pemeriksaan maupun hasil penggeledahan yang sudah dilakukan. Penyidik juga belum melakukan penahanan terhadap tiga tersangka tersebut.
Proses penyidikan masih berjalan
Cahya menyebut pemeriksaan masih berlangsung sehingga detail penanganan perkara belum bisa disampaikan ke publik. Ia juga menegaskan belum ada upaya paksa terhadap Syaefudin, IM, maupun AF.
Di sisi lain, Kejati Jabar sudah mengantongi perhitungan kerugian negara dari BPK yang menjadi dasar nilai perkara. Angka itu mempertegas bobot kasus yang kini menjerat salah satu pejabat penting di Indramayu tersebut.
Perkara ini menjadi perhatian di Jawa Barat karena menyangkut dugaan penyimpangan pada pos tunjangan DPRD dengan nilai yang cukup besar. Penyidikan masih terus berjalan dan belum menunjukkan langkah penahanan terhadap para tersangka.