Toyota Indonesia menilai ekspansi industri otomotif di Tanah Air belum bisa mengandalkan pasar domestik yang masih lemah. Di tengah kondisi itu, perusahaan asal Jepang tersebut mendorong pemerintah agar lebih memprioritaskan pelaku industri yang sudah lama beroperasi di Indonesia ketimbang membuka ruang terlalu luas bagi pemain baru.
Pandangan itu menguat setelah perwakilan Toyota Asia bertemu Presiden Prabowo Subianto di Jepang. Wakil Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azam, menyebut pembahasan tersebut ikut menyinggung arah pengembangan usaha Toyota di Indonesia, namun pasar dalam negeri dinilai belum cukup kuat untuk menjadi mesin pertumbuhan utama.
Pasar domestik belum memberi dorongan berarti
Bob menegaskan bahwa pelemahan daya beli membuat pasar otomotif nasional belum bergerak seperti yang diharapkan. Dalam situasi seperti ini, ia menilai langkah yang paling realistis bagi produsen adalah memperbesar kontribusi ekspor.
“Dalam situasi kayak begini market kita tuh masih stagnan ya. Oleh karena itu kita banyak expand ke ekspor,” ujar Bob di Jakarta, Selasa (14/4).
Kondisi tersebut membuat industri otomotif harus bergerak hati-hati. Produsen tetap perlu menjaga investasi dan kapasitas produksi, tetapi ekspansi besar-besaran ke pasar domestik belum terlihat memiliki landasan yang cukup kuat.
Ekspor belum bebas hambatan
Meski ekspor menjadi penyangga utama, jalur ini juga tidak berjalan mulus. Bob menyebut gangguan rantai distribusi global masih terasa akibat memanasnya situasi di Timur Tengah serta persoalan logistik lain yang memengaruhi ketersediaan kontainer.
“Bahkan bener-bener non-Timur Tengah pun problem. Karena kontainernya juga nggak ada gitu loh. Jadi kita sudah ekspor tapi kontainernya nggak balik,” katanya.
Kondisi itu menunjukkan bahwa ekspor belum sepenuhnya menjadi jalan keluar yang mudah. Bagi pabrikan, hambatan logistik seperti ini bisa menambah beban operasional di saat pasar domestik belum pulih.
Toyota dorong penguatan pelaku lama
Dalam pembicaraan dengan pemerintah, Toyota menilai kebijakan investasi sebaiknya lebih berpihak pada perusahaan yang sudah memiliki basis produksi di Indonesia. Bob menyebut pendekatan tersebut lebih masuk akal karena pelaku lama sudah memiliki ekosistem usaha, tenaga kerja, dan rantai produksi yang terbentuk.
“Jadi memang ya paling bagus bagi pemerintah tuh untuk mendorong existing player yang sudah ada di Indonesia. Untuk expand,” kata Bob.
Menurut dia, investor baru biasanya membutuhkan dukungan awal yang lebih besar, termasuk insentif fiskal. Karena itu, fokus pada pelaku industri yang sudah eksis dinilai lebih efisien di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Pertemuan di Jepang dan arah investasi
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan belasan bos perusahaan Jepang di Tokyo menjadi bagian dari dorongan pemerintah untuk memperkuat investasi. Toyota hadir melalui Masahiko Maeda, CEO Toyota Asia Region, dalam agenda yang disebut menghasilkan sejumlah kerja sama strategis.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan itu menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama investasi, terutama pada sektor hilirisasi industri yang menjadi prioritas nasional. Ia juga menyebut pemerintah ingin memperkokoh posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Teddy menambahkan bahwa Prabowo mendorong investor Jepang untuk lebih aktif memperluas investasi di Indonesia, terutama pada sektor bernilai tambah tinggi. Dari Jepang, ia menyebut terdapat komitmen bisnis sebesar USD23,63 miliar atau setara Rp401,7 triliun.
Dalam penjelasannya, Teddy tidak merinci bentuk kerja sama yang termasuk dalam komitmen tersebut. Namun ia menegaskan bahwa pertemuan itu melanjutkan capaian investasi sebelumnya yang juga disebut mencapai lebih dari Rp380 triliun.
Bagi Toyota, rangkaian pembahasan itu memperlihatkan satu hal yang sama, yakni kebutuhan untuk menyesuaikan strategi dengan realitas pasar. Saat permintaan domestik masih stagnan dan tantangan ekspor tetap hadir, dorongan kepada pelaku industri yang sudah memiliki pijakan di Indonesia dipandang sebagai opsi paling realistis untuk menjaga laju investasi otomotif.
