Truk Listrik

Truk listrik belum otomatis jadi pilihan utama bagi pelaku logistik di Indonesia. Harga belinya yang masih dua sampai tiga kali lipat dari truk konvensional membuat banyak perusahaan tetap berhitung ketat pada biaya total kepemilikan atau total cost ownership (TCO). Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) DPW Jakarta menilai tekanan biaya operasional masih terlalu besar untuk memaksa transisi cepat. Dalam praktiknya, pengusaha logistik lebih dulu melihat efisiensi bahan bakar, servis, oli, dan suku cadang sebelum memutuskan armada yang dipakai. Biaya operasional masih jadi penentu Ahmad Sugiono, Wakil Ketua Umum Logistik dan Perdagangan ALFI DPW Jakarta, menyebut biaya BBM bisa menyerap sekitar 30 sampai 35 persen dari total biaya transportasi truk. Sementara itu, biaya oli, servis, dan suku cadang berada di kisaran 15 persen, sehingga selisih di pos operasional masih sangat menentukan pilihan armada. Di tengah dorongan menuju Net Zero Emission 2060, sebagian pelaku usaha masih menempatkan biofuel B50 sebagai opsi yang lebih realistis. Program itu merupakan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dan 50 persen solar, dengan rencana penerapan mulai 1 Juli 2026 untuk menghentikan impor solar. Sugiono juga menyoroti bahwa truk listrik masih belum familiar di kalangan pengusaha. Mengacu pada data Dewan Energi Nasional, porsi kendaraan listrik di Indonesia baru sekitar 0,2 persen atau 341 ribu unit dari total populasi kendaraan, sedangkan kendaraan konvensional masih mendominasi 99,8 persen atau 173,9 juta unit. Insentif bisa mengubah hitungan TCO Kepala Kebijakan Transisi dan Dekarbonisasi IESR, Ilham Rizqian, menilai harga beli truk listrik yang mahal bisa diturunkan lewat insentif pemerintah dan skema kepemilikan yang lebih fleksibel. Salah satu model yang didorong adalah sewa, agar pelaku usaha tidak perlu menanggung beban pembelian unit di awal. Ilham menyebut insentif untuk truk listrik, seperti bebas pajak layaknya mobil listrik penumpang, berpotensi menurunkan TCO pengusaha sebesar 36 persen sampai 40 persen. Menurutnya, truk listrik baru akan lebih menarik jika harga totalnya bisa mendekati atau melampaui efisiensi truk diesel dari sisi bisnis. Masalahnya, sektor logistik sangat sensitif terhadap biaya dan waktu. Selama struktur biaya truk listrik belum kompetitif, armada konvensional yang sudah terbukti murah dan mudah dioperasikan masih akan lebih dulu dipilih. SPKLU khusus truk dinilai mendesak Selain harga, infrastruktur pengisian juga menjadi hambatan utama. IESR menilai SPKLU yang ada belum sepenuhnya cocok untuk truk, meski PLN mencatat pada sepanjang 2025 sudah ada 4.655 SPKLU yang beroperasi di ribuan titik di Indonesia. Menurut Ilham, sebagian besar SPKLU itu masih ditujukan untuk kendaraan penumpang, bukan kendaraan berat yang harus terus bergerak. Karena itu, IESR merekomendasikan SPKLU khusus truk listrik di lokasi dengan utilisasi kendaraan berat yang tinggi. Lembaga tersebut mengidentifikasi 27 lokasi di Pulau Jawa dan Sumatera, termasuk wilayah padat logistik seperti Pantura, kawasan industri di Joglo Semar, dan jalan lintas barat Pulau Sumatra. Lokasi-lokasi itu dinilai paling masuk akal untuk mendukung operasional armada berat secara lebih realistis. Waktu isi daya harus singkat IESR juga menilai SPKLU untuk truk listrik perlu punya cakupan area yang luas dan daya pengisian yang memadai. Ilham menegaskan truk tidak bisa terlalu lama berhenti untuk mengisi daya karena waktu operasional sangat menentukan produktivitas. Karena itu, waktu pengisian ideal diperkirakan berada di kisaran 30 menit sampai 1 jam. Selain di jalur logistik utama, fasilitas itu juga perlu ditempatkan di kawasan pelabuhan dan kawasan industri agar truk listrik bisa benar-benar masuk ke ritme kerja armada berat.

Truk Listrik Masih Mahal, ALFI dan IESR Dorong Insentif Serta SPKLU Khusus