POJK 36 Tahun 2025

Kewajiban membentuk Dewan Penasihat Medis atau Medical Advisory Board (MAB) membuat industri asuransi kesehatan masuk fase baru yang lebih ketat. Di atas kertas, aturan ini dirancang untuk memperkuat pengawasan medis, tetapi pelaksanaannya justru membuka ujian besar soal biaya, mutu layanan, dan kesiapan sistem. Pengamat asuransi Wahyudin Rahman menilai kehadiran DPM bisa membantu menahan pertumbuhan klaim yang tidak terkendali. Namun, ia menekankan bahwa perusahaan asuransi tetap harus menghadapi tantangan sumber daya dokter, integrasi data kesehatan, dan kerja sama dengan rumah sakit serta provider. Kesiapan tenaga ahli dan sistem jadi titik paling rawan Menurut Wahyudin, ketersediaan dokter yang kompeten menjadi hambatan paling krusial. Tanpa tenaga yang tepat, fungsi DPM sulit berjalan optimal dan tujuan pengawasan medis berisiko tidak tercapai. Ia juga menyoroti perlunya sistem informasi kesehatan yang saling terhubung. Perusahaan asuransi, kata dia, perlu membangun kolaborasi yang kuat dengan rumah sakit agar penilaian layanan medis bisa berjalan lebih rapi dan efisien. Wahyudin menegaskan penerapan DPM harus tetap menjaga keseimbangan antara pengendalian biaya dan kualitas layanan bagi peserta. “Perusahaan perlu memastikan penerapan DPM tetap menjaga keseimbangan antara pengendalian biaya dan kualitas layanan bagi peserta,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/6/2026) malam. Berpeluang menekan klaim, tapi bukan jawaban tunggal Dari sisi manfaat, Wahyudin melihat DPM berpotensi menjadi alat penting untuk memastikan layanan medis sesuai kebutuhan klinis pasien. Pemantauan utilisasi layanan kesehatan dan pengendalian tindakan yang berlebihan dapat membantu menjaga kenaikan biaya klaim. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa inflasi medis tidak hanya dipicu oleh proses klaim. Kenaikan tarif rumah sakit, harga obat-obatan, dan perkembangan teknologi kesehatan juga ikut mendorong biaya kesehatan naik. Dengan kata lain, DPM bisa memperbaiki tata kelola, tetapi tidak otomatis menyelesaikan seluruh tekanan biaya yang dihadapi industri. Perusahaan asuransi tetap harus membaca sumber kenaikan biaya secara lebih menyeluruh agar pengendalian yang dilakukan tidak setengah jalan. Pengawasan klaim dibuat lebih terukur Wahyudin menilai dampak paling nyata dari kehadiran DPM adalah pengawasan medis yang lebih terstruktur dalam pengelolaan klaim. Keputusan soal kewajaran tindakan medis, biaya perawatan, dan manajemen kasus dinilai bisa dibuat lebih terukur. “Dengan adanya DPM, keputusan terkait kewajaran tindakan medis, biaya perawatan, dan manajemen kasus menjadi lebih terukur sehingga tata kelola klaim dapat berjalan lebih efektif dan transparan,” katanya. Bagi industri, perubahan ini menandai pergeseran penting dari sekadar proses administrasi klaim menuju penilaian medis yang lebih aktif. Di sisi peserta, perubahan tersebut diharapkan tetap menjaga layanan agar tidak kehilangan kualitas saat biaya diperketat. Aturan sudah masuk POJK dan ada masa transisi Kewajiban membentuk DPM tercantum dalam POJK Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan, yang telah diundangkan pada 22 Desember 2025. Aturan ini memberi arah baru bagi perusahaan asuransi dalam memperkuat tata kelola layanan kesehatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa sebagian perusahaan asuransi sudah memiliki fungsi MAB. Ia mengatakan fungsi itu ada yang dibentuk sendiri, ada pula yang dijalankan melalui skema gabungan. “MAB juga dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga,” ucap Ogi dalam konferensi pers RDK OJK Desember 2025, pada Jumat (9/1/2026). Ogi juga menjelaskan bahwa perusahaan asuransi diberi masa transisi selama satu tahun untuk menerapkan DPM dan memenuhi persyaratan sejak POJK 36/2025 diundangkan. Masa ini menjadi ruang bagi industri untuk menyiapkan struktur, sistem, dan mekanisme kerja yang sesuai dengan ketentuan baru. Source: finansial.bisnis.com

DPM Wajib di Asuransi Kesehatan, Industri Diuji Soal Biaya dan Mutu Layanan