Penanganan Banjir

Percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat kini bergantung pada satu hal yang paling menentukan, yaitu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa gerak bersama, proyek strategis berisiko tertunda, manfaatnya melambat dirasakan warga, dan anggaran ikut tersendat. Komisi V DPR RI menilai provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia itu membutuhkan pola pembangunan yang lebih terintegrasi. Konektivitas yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi disebut tidak bisa ditangani secara terpisah. Pembebasan lahan masih jadi titik lemah Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, menegaskan bahwa pembangunan di Jawa Barat tidak boleh berjalan parsial. Ia mengatakan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama agar proyek bisa selesai tepat waktu dan tidak berhenti di tengah jalan. Menurut dia, salah satu hambatan yang paling sering muncul adalah lambannya pembebasan lahan. Pemerintah pusat sudah menyiapkan program dan dukungan anggaran melalui kementerian teknis, tetapi pengerjaan di daerah kerap tertahan karena urusan lahan belum tuntas. Kondisi itu bukan hanya membuat pembangunan molor, tetapi juga mengganggu penyerapan anggaran negara. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih siap sejak awal sebelum proyek masuk tahap pelaksanaan. Sudjatmiko mencontohkan pembangunan flyover di Kota Bekasi yang secara teknis sudah siap, namun masih membutuhkan percepatan pembebasan lahan agar konstruksi dapat dimulai. Kasus itu disebut menjadi pelajaran penting bagi daerah lain di Jawa Barat. Banjir tidak cukup dijawab dengan beton dan jalan Selain jalan dan jembatan, Komisi V DPR RI juga menyoroti banjir yang masih sering terjadi di berbagai wilayah Jawa Barat. Sudjatmiko menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun infrastruktur fisik. Penanganan banjir, kata dia, harus mencakup infrastruktur sumber daya air, penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, normalisasi sungai, hingga penyediaan hunian yang layak bagi warga di kawasan rawan banjir. “Penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik,” ujarnya. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, pembangunan tidak hanya mengejar proyek yang cepat selesai, tetapi juga menjawab persoalan yang berulang di lapangan. Di Jawa Barat, kebutuhan itu menjadi semakin mendesak karena tantangan banjir masih terus muncul di banyak wilayah. Fokus Masalah Langkah yang Disorot Dampak yang Diharapkan Pembangunan infrastruktur Sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Proyek tidak tertunda dan manfaat lebih cepat dirasakan Pembebasan lahan Persiapan daerah sebelum pelaksanaan proyek Konstruksi bisa segera dimulai dan anggaran terserap Penanganan banjir Infrastruktur air, tata ruang, normalisasi sungai, dan hunian layak Masalah banjir ditangani lebih menyeluruh Kesiapan daerah menentukan peluang dukungan pusat Sudjatmiko juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat menyiapkan usulan program yang memenuhi readiness criteria. Dengan dokumen perencanaan yang matang, peluang daerah untuk memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dinilai lebih besar, termasuk melalui skema Instruksi Presiden. Kesiapan administrasi dan teknis disebut sama pentingnya dengan ketersediaan anggaran. Tanpa dokumen yang siap, proyek yang dibutuhkan warga bisa tertunda lebih lama sebelum masuk daftar prioritas. Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menegaskan pihaknya akan terus mengawal kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ia menekankan bahwa proyek strategis harus dieksekusi secara efektif, transparan, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Di tengah beban penduduk yang besar, tantangan banjir yang berulang, dan kebutuhan infrastruktur yang terus berkembang, Jawa Barat disebut membutuhkan kerja serempak agar percepatan pembangunan tidak berhenti di atas kertas. Sinergi pusat dan daerah kini menjadi penentu apakah proyek yang dibutuhkan warga bisa benar-benar bergerak cepat atau justru kembali terjebak di persoalan lama. Source: mediaindonesia.com

Jawa Barat Dikejar Waktu, Lahan dan Banjir Jadi Ujian Sinergi Infrastruktur