Parlemen Kanada

Kanada kembali menghadapi perdebatan paling sensitif soal bantuan kematian medis, setelah sebuah komite parlemen meminta agar warga dengan satu-satunya kondisi berupa gangguan mental dikecualikan secara tidak terbatas dari program MAID. Rekomendasi ini muncul saat pemerintah masih menimbang arah perluasan kebijakan yang sudah dua kali ditunda. Isu tersebut kini menempatkan Ottawa di bawah tekanan politik, hukum, dan klinis sekaligus. Pemerintah diminta memberi respons atas laporan komite itu paling lambat 11 Juli. Rekomendasi yang langsung memecah opini Laporan gabungan House of Commons dan Senat setebal 98 halaman itu hanya memuat satu rekomendasi utama. Isinya meminta Kanada “indefinitely exclude persons whose sole underlying medical condition is a mental illness from eligibility for medical assistance in dying”. Komite mengakui ada perbedaan pandangan tajam di dalam pembahasan. Namun, mereka juga menyoroti satu tema yang berulang dalam kesaksian, yakni kebutuhan mendesak akan layanan kesehatan mental yang lebih baik dan lebih merata. Sebagian anggota komite menolak hasil itu dan menerbitkan laporan penolakan. Mereka menyebut prosesnya “fundamentally flawed”, “biased”, dan terlalu condong pada kesaksian pihak yang menolak perluasan MAID. Pemerintah menunggu, oposisi menekan Perdana Menteri Mark Carney bulan lalu mengatakan akan menunggu laporan ini sebelum memutuskan langkah berikutnya. Hingga kini, ia belum menyampaikan sikap publik resmi soal perluasan MAID untuk gangguan mental. Jika pemerintah memilih menunda lagi, kabinet Carney harus mengajukan undang-undang baru. Apa pun keputusannya, perdebatan ini tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. Partai Konservatif menyambut rekomendasi itu sebagai langkah yang “will save thousands of lives”. Anggota parlemen Konservatif Tamara Jansen juga menyebut kelanjutan perluasan itu sebagai tindakan yang “reckless and dangerous”. Penundaan yang sudah berlangsung lama Kanada pertama kali menunda kelayakan MAID bagi orang yang hanya mengalami gangguan mental pada 2023 selama setahun. Saat itu, pemerintah menilai sistem kesehatan belum siap untuk perluasan tersebut. Penundaan itu kemudian diperpanjang lagi hingga 17 Maret 2027. Bersamaan dengan penundaan kedua, pemerintah meminta komite parlemen melakukan peninjauan menyeluruh atas rencana perluasan itu. Sepanjang awal tahun ini, komite menggelar serangkaian dengar pendapat. Para ahli medis, kelompok advokasi, dan pakar dari Eropa memberi keterangan tentang skema bantuan kematian yang sudah berlaku dan dampak yang mungkin muncul jika kebijakan itu diperluas. Komite juga mendengar pandangan dari pakar Eropa di Belanda, Belgia, dan Luksemburg, tiga negara yang memperbolehkan assisted dying untuk gangguan mental. Kekhawatiran klinis dan jalur hukum Para penentang perluasan menilai penilaian atas kondisi mental tidak bisa dilakukan dengan cukup akurat untuk menentukan apakah seseorang akan pulih atau tidak. Dr. Sonu Gaind dari University of Toronto mengatakan kebijakan itu bisa berarti “providing death to suicidal people struggling with mental illness who could have gotten better”. Ia juga mengatakan para penilai tidak bisa memprediksi kapan gangguan mental tidak akan membaik. Menurutnya, “flipping a coin would be more accurate”. Kristopher Wells, senator yang menolak hasil laporan, mempertanyakan kredibilitas prosesnya. Ia mengatakan kepada BBC bahwa ketika “bad inputs” masuk, hasil akhirnya juga buruk, sehingga keandalan rekomendasi itu layak dipertanyakan. Wells dan senator penolak lainnya menilai sengketa terbaru soal MAID dan gangguan mental seharusnya diputuskan oleh Mahkamah Agung. Mereka menganggap jalur hukum adalah forum yang lebih tepat untuk menguji kebijakan tersebut. Gugatan yang masih berjalan Sengketa ini juga telah masuk ke pengadilan. Ada beberapa tantangan hukum terhadap pengecualian gangguan mental dalam MAID, termasuk gugatan dari Claire Brousseau, perempuan 49 tahun asal Toronto yang hidup dengan bipolar dan PTSD. Brousseau mengatakan ia berharap bisa mendapatkan akses ke prosedur itu melalui gugatan hukumnya. Ia menilai pengecualian bagi orang dengan gangguan mental tidak konstitusional. Ia juga mengaku tidak terkejut dengan rekomendasi komite untuk menghentikan perluasan itu. “Every time they delay it, people like me live it in real time. Those are days and years that we suffer,” katanya. Jejak perluasan MAID di Kanada MAID di Kanada lahir dari gugatan hukum sebelumnya. Negara itu pertama kali memperbolehkan bantuan kematian medis bagi orang dewasa dengan penyakit terminal yang kematiannya “reasonably foreseeable” pada 2016, setelah tantangan yang berhasil di Mahkamah Agung. Tiga tahun kemudian, melalui perkara di Quebec, aturan itu diperluas bagi orang dengan penyakit kronis yang kematian alaminya belum dekat. Sejak itu, batas antara otonomi pasien, perlindungan kelompok rentan, dan peran sistem kesehatan terus menjadi sumber perdebatan. Menurut angka 2024, MAID menyumbang sekitar 5% dari seluruh kematian di Kanada. Sekitar 96% permintaan MAID disetujui untuk orang yang kematiannya sudah dapat diperkirakan, terutama pasien kanker terminal. Sisanya, sekitar 4%, adalah pasien yang kematiannya belum dekat tetapi memiliki “grievous and irremediable medical condition”. Sebuah jajak pendapat Angus Reid yang dirilis awal bulan ini menunjukkan sekitar 77% warga Kanada mendukung MAID, tetapi dukungan turun menjadi 42% ketika akses itu menyangkut orang yang satu-satunya kondisi adalah gangguan mental. Dengan tekanan politik yang meningkat, respons pemerintah atas laporan komite akan menentukan apakah perluasan MAID kembali diperlambat, dibatasi lebih jauh, atau justru diarahkan ke pembahasan baru di parlemen.

Kanada Dipicu Perdebatan Baru, MAID untuk Gangguan Mental Kini Jadi Titik Tersulit