Kepastian Hukum

Indonesia dinilai punya peluang besar untuk menarik relokasi industri global di tengah pergeseran rantai pasok dunia. Namun peluang itu hanya akan terbuka lebar jika pemerintah mampu memberi kepastian hukum, iklim usaha yang kondusif, dan infrastruktur yang siap mendukung produksi jangka panjang. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai investor kini tidak hanya mencari lokasi yang murah, tetapi juga tempat yang aman untuk menanamkan modal. Dalam persaingan dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia, Indonesia harus bergerak cepat agar tidak kalah langkah. Iklim usaha dan regulasi masih jadi ujian utama Menurut Esther, aliran modal sangat bergantung pada iklim usaha yang kompetitif dan konsisten. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kepastian hukum, prospek pasar yang menjanjikan, ketersediaan bahan baku, ekosistem industri yang mendukung, serta integrasi dengan rantai pasok global. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur energi dan utilitas dasar. Tanpa fondasi itu, Indonesia berisiko tertinggal dari negara tetangga yang sama-sama agresif memburu investasi relokasi industri. Faktor yang Dicari Investor Keterangan Kepastian hukum Menjadi faktor penting sebelum pemindahan lini produksi Harmonisasi regulasi Perlu selaras antara pemerintah pusat dan daerah Infrastruktur energi dan utilitas Menopang operasi industri jangka panjang Rantai pasok global Menentukan daya saing Indonesia di mata investor Ekonomi hijau memberi peluang baru Di sisi lain, transisi menuju ekonomi hijau membuka ruang tambahan bagi Indonesia. Posisi Indonesia sebagai salah satu produsen mineral kritis dunia menjadi modal strategis untuk masuk lebih dalam ke industri masa depan. Nikel dan tembaga disebut punya peran penting dalam peluang itu, terutama sebagai bahan baku teknologi hijau. Indonesia berpotensi menjadi pemasok utama untuk baterai kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan. Hilirisasi bisa mengangkat nilai tambah Pemerintah telah mendorong hilirisasi industri melalui berbagai kebijakan, termasuk pembebasan pajak, pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk impor mesin dan bahan baku, serta fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT. Esther menilai strategi ini penting untuk menaikkan nilai tambah sumber daya alam nasional. Hilirisasi juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global karena produksi tidak lagi berhenti pada bahan mentah. Dampaknya tidak berhenti di industri besar Hilirisasi juga berpotensi mendorong transfer teknologi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas penyerapan tenaga kerja terampil. Selain itu, proses ini membuka ruang lebih besar bagi UMKM untuk masuk ke rantai pasok industri. Manfaat lain yang disorot adalah dukungan terhadap transisi menuju ekonomi hijau dan biru yang lebih berkelanjutan. Dengan begitu, dampaknya tidak hanya terlihat pada nilai ekspor dan investasi, tetapi juga pada struktur ekonomi yang lebih kuat. SDM tetap harus dipacu Esther juga menekankan perlunya investasi di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga kerja yang siap industri menjadi syarat penting agar peluang relokasi benar-benar bisa ditangkap Indonesia. Jika kepastian hukum, hilirisasi, kesiapan energi, dan kualitas SDM bergerak searah, Indonesia dinilai punya modal besar untuk menjadi tujuan utama relokasi industri global. Dalam persaingan kawasan yang makin ketat, kecepatan memperbaiki fondasi dasar akan sangat menentukan daya saing Indonesia di mata investor internasional. Source: mediaindonesia.com

Kepastian Hukum Jadi Kunci, Indonesia Berpeluang Rebut Relokasi Industri Global