Bantuan Militer Amerika Serikat

Perdebatan soal Hizbullah kembali memanas di Lebanon setelah anggota parlemen Rami Abu Hamdan menegaskan bahwa senjata kelompok itu masih dianggap penting untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman Israel. Ia menolak keras dorongan pelucutan senjata Hizbullah dan juga menolak normalisasi hubungan diplomatik antara pemerintah Lebanon dan Israel. Pernyataan itu menyorot kembali dilema besar yang sudah lama membayangi politik Lebanon. Di satu sisi, ada dorongan agar negara memperkuat peran institusi resmi. Di sisi lain, masih ada pandangan bahwa ancaman Israel belum hilang dan perlawanan bersenjata tetap dibutuhkan. Hizbullah Diposisikan Sebagai Penahan Ancaman Dalam wawancara dengan kantor berita Tasnim, Abu Hamdan membela keberadaan persenjataan Hizbullah di tengah ketegangan kawasan yang masih tinggi. Ia menilai kelompok perlawanan itu punya peran besar dalam mencegah dominasi Israel atas Lebanon selama bertahun-tahun. Abu Hamdan menyebut tentara Lebanon tidak mengusir Israel dari negara itu. Ia juga mengingatkan bahwa tanpa kelompok perlawanan, Israel tidak akan menarik pasukannya dari Lebanon, Beirut, dan Lembah Bekaa Barat pada periode 1982 hingga 1983. Bagi dia, pembahasan pelucutan senjata tidak bisa dipisahkan dari ancaman yang masih dianggap nyata. Selama ancaman Israel tetap ada, senjata Hizbullah akan tetap berada di tangan perlawanan. Kritik atas Bantuan Militer Amerika Serikat Abu Hamdan juga menyoroti bantuan militer Amerika Serikat kepada Lebanon yang menurutnya tidak memberi perubahan berarti pada keseimbangan kekuatan. Ia menyebut bantuan sebesar $230 juta kepada Tentara Lebanon hanya berisi perlengkapan seperti ban kendaraan dan truk kargo. Menurutnya, bantuan seperti itu tidak cukup untuk menghadapi Israel dalam konteks konflik yang lebih luas. Karena itu, ia menilai keberadaan senjata Hizbullah masih menjadi unsur penting dalam pertahanan Lebanon. Ia bahkan meminta para pejabat Lebanon mengubah arah sikap politik mereka. Abu Hamdan mengatakan bahwa untuk sekali ini saja, pejabat pemerintah Lebanon harus mengancam Israel alih-alih Hizbullah. Penolakan Normalisasi dengan Israel Abu Hamdan menolak gagasan normalisasi hubungan antara Lebanon dan Israel. Ia juga melontarkan pernyataan keras kepada pejabat yang mendukung langkah tersebut. Menurutnya, setiap pejabat di Lebanon yang ingin menormalisasi hubungan dengan Zionis harus secara pribadi menjadi warga negara Israel. Ia menegaskan bahwa penolakan terhadap normalisasi tidak hanya datang dari komunitas Syiah, tetapi juga dari kelompok Kristen, Druze, dan kelompok lain di Lebanon. Dia menilai sikap itu mencerminkan penolakan luas di dalam masyarakat terhadap hubungan resmi dengan Israel. Abu Hamdan juga meyakini mayoritas rakyat Lebanon menentang upaya pelucutan senjata Hizbullah karena pihak yang mendorongnya tidak menawarkan alternatif nyata untuk mempertahankan negara. Ia menambahkan bahwa jika senjata Hizbullah tidak ada, Israel bahkan tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Lebanon. Pernyataan itu mempertegas pandangannya bahwa keberadaan Hizbullah masih menjadi kartu utama dalam posisi tawar Lebanon. Sorotan ke Pemerintah Lebanon dan Iran Dalam bagian lain pernyataannya, Abu Hamdan mengkritik Menteri Luar Negeri Lebanon Youssef Rajji karena sikapnya terhadap Iran. Ia menyebut posisi Rajji memalukan dan menilai sang menteri lebih mewakili kepentingan Lebanese Forces serta tokohnya, Samir Geagea, daripada kepentingan nasional Lebanon. Ia juga memuji respons Iran atas kritik yang diarahkan kepada negara itu. Menurut dia, Iran menyikapinya dengan tenang dan hati-hati. Di tengah perdebatan yang belum mereda, Abu Hamdan menegaskan bahwa hubungan Lebanon dan Iran akan tetap terjaga. Sikap itu sekaligus menunjukkan bahwa isu Hizbullah, Iran, dan Israel masih menjadi titik paling sensitif dalam politik Lebanon saat ini. Source: www.suara.com

Tanpa Hizbullah, Lebanon Bisa Terseret Israel, Parlemen Beirut Beri Peringatan Keras