Subsidi BBM kembali disorot karena dinilai belum memberi manfaat yang paling tepat sasaran. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mendorong agar sebagian dukungan fiskal itu dialihkan untuk mempercepat pembenahan transportasi publik di daerah.
Djoko menilai tekanan pada APBN terus dipengaruhi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan volume konsumsi masyarakat. Tiga faktor itu membuat besaran subsidi BBM berfluktuasi tajam dari tahun ke tahun dan menyulitkan pemerintah menjaga efektivitas kebijakan.
Subsidi yang naik-turun, beban fiskal yang besar
Djoko, yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menyebut subsidi BBM kerap meleset dari tujuan keadilan sosial. Ia mengatakan realisasi subsidi BBM pernah mencapai Rp 551,2 triliun pada 2022, lalu turun menjadi Rp 375 triliun pada 2023.
Pada 2024, realisasi itu menyusut tajam menjadi Rp 113,3 triliun. Namun, pada 2025 angka tersebut kembali melonjak menjadi Rp 394,3 triliun, sebelum dipatok Rp 210,1 triliun pada 2026.
Konsumsi terbesar ada di transportasi, tapi manfaatnya timpang
Djoko menjelaskan sektor transportasi menyerap porsi terbesar konsumsi BBM nasional, yakni 40%. Meski begitu, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan 93% konsumsi BBM subsidi justru dinikmati kalangan mampu yang menggunakan kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat.
Ia menyebut hanya 4% yang dinikmati transportasi barang dan 3% untuk transportasi umum penumpang. Kondisi itu membuat subsidi BBM dinilai belum benar-benar mengarah pada kelompok yang paling membutuhkan.
Transportasi publik daerah dianggap lebih strategis
Menurut Djoko, solusi yang lebih strategis adalah mempercepat program transportasi umum di daerah. Ia menilai langkah ini penting karena sistem transportasi publik yang kuat menjadi salah satu ciri negara maju, sementara Indonesia masih mengejar visi menjadi negara maju keempat di dunia pada 2045.
Djoko mengingatkan bahwa waktu menuju 2045 tinggal 19 tahun. Karena itu, daerah perlu segera membenahi layanan transportasi umum dengan pola yang lebih modern dan terencana.
Ia mencontohkan Transjakarta yang sudah beroperasi selama 20 tahun sebagai pembelajaran penting. Dari pengalaman itu, pembenahan transportasi publik di daerah dinilai tidak bisa lagi ditunda jika target jangka panjang ingin tercapai.
Baru sebagian kecil daerah yang siap
Djoko memaparkan bahwa dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru 45 daerah atau sekitar 9% yang sudah membenahi sistem transportasi umum mereka menjadi lebih modern. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang mandiri dalam pembiayaannya.
Saat ini, hanya dua pemerintah daerah yang pengoperasiannya masih bergantung pada dana APBN, yaitu Balikpapan melalui Balikpapan City Trans dan Manado lewat Trans Manado. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembenahan transportasi publik di banyak daerah masih jauh dari merata.
Insentif motor listrik dinilai perlu diarahkan ulang
Djoko juga menilai alokasi APBN untuk subsidi Rp5 juta pembelian motor listrik secara umum akan lebih berdampak jika diarahkan untuk mendukung pembenahan transportasi publik. Menurut dia, insentif semacam itu sebaiknya diprioritaskan kepada pemerintah daerah agar layanan angkutan umum bisa berkembang lebih cepat.
Ia menambahkan bahwa jika insentif kendaraan listrik tetap dijalankan, maka wilayah sasarannya perlu dikoreksi. Dukungan itu, kata dia, lebih tepat diberikan kepada masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan 3TP, yakni tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan, yang menghadapi kendala geografis dalam pasokan BBM.
Dengan komposisi konsumsi BBM seperti saat ini, dorongan untuk memperkuat transportasi publik dinilai menjadi pilihan kebijakan yang lebih efisien sekaligus lebih adil. Fokus pada layanan angkutan umum juga membuka ruang agar subsidi negara tidak terus terserap besar oleh penggunaan kendaraan pribadi.
