Aktivitas penumpang dan kendaraan di sejumlah pelabuhan penyeberangan akan memasuki pola pengawasan baru. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan sterilisasi pelabuhan secara bertahap mulai 20 Juli 2026 melalui sistem akses berbasis digital.
Kebijakan ini membuat keberadaan orang, kendaraan, serta aktivitas di dalam kawasan pelabuhan diarahkan agar dapat teridentifikasi, terverifikasi, dan termonitor. Langkah tersebut tidak hanya menyasar pintu masuk dan keluar, melainkan juga penataan tata kelola kawasan penyeberangan secara menyeluruh.
Akses Dibatasi Sesuai Kebutuhan
Sterilisasi pelabuhan akan menggabungkan registrasi elektronik, Face Recognition atau FR, zonasi akses, dan One Gate System. Sistem ini dirancang untuk membatasi akses sesuai kebutuhan sekaligus mengatur pergerakan pengguna jasa dan kendaraan dengan lebih tertib.
ASDP menempatkan program tersebut sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan pelabuhan. Fokusnya mencakup keamanan, ketertiban, digitalisasi operasional, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas di kawasan penyeberangan.
Direktur Operasional dan Transformasi ASDP, Rio Lasse, menyebut kebijakan ini tidak berhenti pada perubahan jalur keluar-masuk. “Sterilisasi pelabuhan bukan sekadar pengaturan akses keluar-masuk, tetapi transformasi menyeluruh dalam tata kelola operasional,” kata Rio.
Menurut Rio, sistem baru itu ditujukan untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh aktivitas di area pelabuhan. “Kami ingin memastikan setiap orang, kendaraan, maupun aktivitas di kawasan pelabuhan dapat teridentifikasi, terverifikasi, dan termonitor secara optimal,” ujarnya.
Enam Pelabuhan Mulai Disiapkan
Menjelang soft launching, ASDP menggelar sosialisasi kepada regulator, operator kapal, aparat keamanan, mitra kerja, dan pengguna jasa. Kegiatan ini dilakukan di enam pelabuhan utama agar mekanisme sterilisasi dipahami sebelum penerapan penuh berjalan.
| Pelabuhan | Fokus Persiapan |
|---|---|
| Merak | Patroli terpadu, penataan kawasan, penertiban akses, dan penguatan fasilitas pengawasan. |
| Bakauheni | Penyempurnaan infrastruktur, pendataan berbasis Face Recognition, serta pengaturan arus kendaraan. |
| Ketapang | Sosialisasi mekanisme sterilisasi menjelang penerapan bertahap. |
| Gilimanuk | Sosialisasi mekanisme sterilisasi menjelang penerapan bertahap. |
| Kayangan | Sosialisasi mekanisme sterilisasi menjelang penerapan bertahap. |
| Lembar | Sosialisasi mekanisme sterilisasi menjelang penerapan bertahap. |
Pelabuhan Merak dan Bakauheni menjadi lokasi dengan persiapan fisik dan digital yang lebih rinci. Sementara itu, Ketapang, Gilimanuk, Kayangan, dan Lembar menjalani sosialisasi terkait mekanisme sterilisasi yang akan diberlakukan secara bertahap.
Merak Perkuat Pengawasan Kawasan
Di Merak, ASDP menyiapkan patroli terpadu bersama regulator dan aparat keamanan. Penataan kawasan juga dibarengi sosialisasi kepada pengguna jasa serta penertiban akses bagi pihak yang berkepentingan.
Penataan di pelabuhan ini turut mencakup pendataan ulang pedagang dan pengaturan area usaha. ASDP mengoptimalkan CCTV, pagar pembatas, penerangan, rambu, dan pos pengawasan untuk mendukung penerapan One Gate System.
Penguatan fasilitas tersebut diarahkan agar arus aktivitas di dalam kawasan lebih terkontrol. Pengawasan yang lebih rapi diharapkan dapat mendukung layanan penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
Bakauheni Andalkan Pendataan Digital
Persiapan di Bakauheni berfokus pada penyempurnaan infrastruktur dan sistem pengawasan digital. Pengaturan arus kendaraan serta pendataan pengguna melalui Face Recognition menjadi bagian dari langkah yang disiapkan.
Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menilai tahap sosialisasi penting untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak yang terlibat. “Transformasi ini hanya akan berhasil apabila seluruh stakeholder memiliki pemahaman dan komitmen yang sama,” ujarnya.
Windy menegaskan sterilisasi tidak dirancang untuk menutup ruang aktivitas masyarakat di pelabuhan. Kebijakan ini ditujukan untuk membangun budaya keselamatan, keamanan, kedisiplinan, dan pelayanan prima.
ASDP menilai kolaborasi antara regulator, operator kapal, aparat keamanan, dan mitra kerja akan menentukan kelancaran pelaksanaan program. Sistem akses digital ini diharapkan menjadi fondasi layanan penyeberangan yang lebih efisien, modern, dan mendukung konektivitas nasional secara berkelanjutan.
