Sierra Leone mengambil langkah yang memicu banyak pertanyaan setelah menyetujui penerimaan ratusan migran Afrika Barat yang dideportasi dari Amerika Serikat. Kesepakatan ini menempatkan negara kecil di pesisir Atlantik itu dalam pusaran kebijakan deportasi lintas negara yang makin agresif di era pemerintahan Trump.
Menteri Luar Negeri Timothy Kabba mengatakan gelombang pertama akan tiba di Freetown pada 20 Mei. Penerbangan awal itu akan membawa 25 warga dari Senegal, Ghana, Guinea, dan Nigeria.
Kesepakatan negara ketiga
Kabba menyebut Sierra Leone telah menandatangani Third Country National Agreement dengan Amerika Serikat. Dalam skema itu, Sierra Leone bersedia menerima 300 warga ECOWAS dari AS setiap tahun, dengan batas maksimal 25 orang per bulan.
Pola ini menunjukkan bahwa deportasi AS ke Afrika tidak lagi terbatas pada satu atau dua negara tujuan. Amerika Serikat sebelumnya juga telah mengirim deportan ke Republik Demokratik Kongo, Ghana, Kamerun, Guinea Khatulistiwa, dan Eswatini.
Kebijakan tersebut menuai kritik dari pakar hukum dan kelompok hak asasi manusia. Mereka mempertanyakan dasar hukumnya dan menyoroti fakta bahwa para deportan dipindahkan ke negara yang bukan kewarganegaraan mereka.
Nasib para deportan belum jelas
Masih belum pasti apakah para deportan yang dikirim ke Sierra Leone akan diizinkan tinggal di negara itu. Seorang juru bicara pemerintah tidak segera menanggapi permintaan komentar pada Sabtu.
Kabba juga tidak menjelaskan imbalan apa yang diterima Sierra Leone atas kesediaannya menampung para deportan. Ia hanya menyebut langkah itu sebagai bagian dari hubungan bilateral dengan AS untuk membantu kebijakan imigrasi Washington.
Skema Sierra Leone juga dinilai mirip dengan Ghana, yang hanya menerima deportan dari negara-negara ECOWAS. Reuters sebelumnya melaporkan bahwa deportan yang dikirim ke Ghana, Guinea Khatulistiwa, dan tempat lain di Afrika kemudian dipaksa kembali ke negara asal mereka, meski mereka memiliki perlindungan dari pengadilan AS.
Biaya dan kritik politik
Di Kongres AS, anggota Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat dalam laporan Februari menyebut total biaya pemindahan ke negara ketiga belum diketahui. Mereka menambahkan bahwa lebih dari 32 juta dolar telah dikirim langsung ke lima negara, yaitu Guinea Khatulistiwa, Rwanda, El Salvador, Eswatini, dan Palau.
Pemerintah AS sendiri belum memberi tanggapan terbaru atas kesepakatan dengan Sierra Leone. Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri sebelumnya menyatakan deportasi tersebut sah secara hukum.
Hubungan lama yang pernah tegang
Kerja sama baru ini juga membawa ingatan pada hubungan yang pernah retak antara Freetown dan Washington. Pada 2017, saat masa pemerintahan Trump pertama, AS mengatakan Kedutaan Besar di Freetown akan menolak visa turis dan bisnis bagi pejabat kementerian luar negeri dan imigrasi Sierra Leone.
Langkah itu diambil karena pemerintah Sierra Leone saat itu menolak menerima deportan asal Sierra Leone. Kini, ketika Freetown justru bersedia menerima deportan dari sejumlah negara Afrika Barat, perhatian tertuju pada apa yang akan terjadi setelah pesawat pertama mendarat dan bagaimana status para deportan itu ditentukan di lapangan.