Warga Kabupaten Bekasi kini punya cara baru untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor tanpa harus melunasi semuanya di loket Samsat. Melalui skema yang disiapkan bersama koperasi desa, PKB bisa dicicil agar beban pembayaran terasa lebih ringan dan prosesnya lebih efisien.
Perubahan ini juga menjawab keluhan soal antrean panjang yang kerap menyita waktu. Kepala Samsat Kabupaten Bekasi Fajar Nugraha mengatakan program tersebut dirancang untuk mempermudah masyarakat sekaligus menyesuaikan pembayaran dengan kemampuan keuangan warga.
Cicilan Pajak Lewat Koperasi
Inovasi yang dijalankan adalah Samsat Koperasi Industri atau Samkopi dan Samsat Koperasi Desa Merah Putih atau Samkopdes. Lewat dua skema itu, pembayaran pajak dapat dilakukan di koperasi perusahaan maupun koperasi desa yang sudah terhubung dalam layanan ini.
Fajar menyebut layanan tersebut disebar di Kabupaten Bekasi agar warga tidak perlu lagi mengantre berjam-jam di Samsat. Untuk Samkopi, model ini dinilai cocok di wilayah yang dikenal sebagai kawasan industri terbesar, sementara sejumlah koperasi perusahaan besar juga sudah ikut bergabung.
Lokasi Samkopdes yang Sudah Tersedia
Samkopdes sudah hadir di beberapa titik, terutama di wilayah yang jauh dari pusat layanan. Kehadiran loket di koperasi desa membantu warga mengakses pembayaran pajak tanpa harus menempuh jarak yang jauh.
| Wilayah | Lokasi Koperasi Desa |
|---|---|
| Serangbaru | Desa Sukasari |
| Cikarang Selatan | Desa Sukaresmi, Desa Serang |
| Cikarang Utara | Desa Pasir Gombong |
| Tambun Utara | Desa Karangsatria |
| Cikarang Pusat | Desa Jayamukti |
| Setu | Desa Ragemanunggal, Desa Kertarahayu |
Kepala Perwakilan PT Jasa Raharja Cabang Bekasi Eko Prasetyo menilai skema cicilan juga bisa menyesuaikan kemampuan keuangan masyarakat. Menurut dia, layanan ini membuat pembayaran pajak tidak lagi terasa seperti beban yang harus diselesaikan sekaligus.
Dampak untuk Pekerja dan Layanan Publik
Eko menyebut model ini memberi manfaat bagi banyak pihak, termasuk buruh, pengusaha pabrik, pemerintah daerah, Jasa Raharja, dan kepolisian. Buruh tidak kehilangan jam kerja, produktivitas pabrik tetap terjaga, penerimaan daerah bisa naik, dan masyarakat merasa lebih dilayani.
Di sisi lain, kepolisian tetap memastikan registrasi dan identifikasi kendaraan berjalan dengan baik. Jasa Raharja juga tetap menjalankan misi melindungi pengguna jalan melalui layanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Masih Ada Opsi Cicilan Lain
Sebelum skema di koperasi desa ini berjalan, pembayaran PKB juga sudah bisa dicicil lewat jalur lain. Di antaranya T-Samsat di Jawa Barat yang bekerja sama dengan Bank BJB, Tabungan Pajak Kendaraan Bermotor atau TPKB di Banten bersama Bank Banten, serta pembayaran menggunakan kartu kredit di Bank Mandiri.
Hadirnya layanan baru di koperasi desa memperluas pilihan bagi pemilik kendaraan yang ingin mengatur pembayaran pajak tanpa tekanan biaya besar di awal. Dengan akses yang lebih dekat ke warga, skema ini menambah alternatif pembayaran PKB di luar jalur Samsat konvensional.
