Pelemahan rupiah yang sempat menembus Rp17.938 per dolar AS pada pukul 12.41 WIB, Rabu (3/6/2026), mulai memicu perhatian serius di Jawa Timur. Pemprov Jatim melihat tekanan kurs ini bukan hanya masalah pasar keuangan, tetapi juga ancaman langsung terhadap biaya hidup dan aktivitas ekonomi daerah.
Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menilai dampaknya paling cepat terasa di kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk peternak. Ia menyoroti keluhan peternak ayam petelur soal harga pakan yang melonjak, meski jagung di dalam negeri tersedia cukup banyak.
Beban dari logistik sampai barang impor
Emil menekankan pentingnya efisiensi logistik di dalam negeri untuk meredam guncangan dari situasi global. Menurut dia, tekanan eksternal tidak boleh datang bersamaan dengan gangguan biaya logistik karena akan memperberat beban sektor riil.
Penguatan dolar AS juga membuat sejumlah barang impor menjadi lebih mahal di pasar. Dampaknya terlihat pada suku cadang, peralatan elektronik, hingga kendaraan yang ikut mengalami kenaikan harga.
Pangan jadi fokus utama Pemprov Jatim
Di tengah tekanan rupiah, Pemprov Jatim memilih memusatkan perhatian pada sektor pangan. Emil menyebut pangan sebagai kunci untuk menghadapi dinamika global yang belum stabil, apalagi Jawa Timur merupakan produsen pangan.
Pemerintah provinsi juga akan menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan turun langsung ke pasar-pasar tradisional. Jika ada kenaikan harga di lapangan, pemerintah daerah akan melakukan intervensi agar harga komoditas tetap berada pada level normal sesuai patokan pemerintah.
Emil menegaskan harga di pasar harus tetap dijaga, termasuk beras dan komoditas penting lain. Ia juga menyinggung aturan yang sempat diberlakukan agar kendaraan pengangkut logistik tetap memperoleh BBM dengan harga normal di SPBU.
Produksi dan stok beras ikut dijaga
Selain harga, Pemprov Jatim juga mengawal produksi dari sisi hulu melalui Dinas Pertanian. Fokus utamanya adalah masa tanam padi agar produksi dan stok beras di Jawa Timur tetap aman.
Emil menyebut upaya menjaga inflasi tidak hanya bertumpu pada pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan TPID dan Bank Indonesia. Namun, Pemprov Jatim tetap memberi perhatian besar pada kelancaran masa tanam supaya produksi pertanian tidak terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah.
Langkah dari hulu ke hilir itu diharapkan bisa menjaga pasokan dan distribusi pangan tetap lancar bagi masyarakat Jawa Timur. Di saat yang sama, pemerintah provinsi juga mewaspadai ancaman bencana kekeringan yang dapat menambah tekanan pada sisi pasokan.
Bagi Jatim, pelemahan rupiah bukan sekadar urusan nilai tukar, melainkan persoalan yang bisa menjalar ke pangan, logistik, dan harga di pasar. Karena itu, menjaga produksi, distribusi, dan stabilitas harga menjadi prioritas agar tekanan eksternal tidak berubah menjadi beban harian bagi warga.
Source: surabaya.bisnis.com-
-
-
-
