Pemerintah meluruskan kabar soal bantuan sosial Rp 5,4 juta per orang yang sempat memicu salah paham di tengah masyarakat. Angka itu bukan program baru yang akan dibagikan merata kepada seluruh warga.
Klarifikasi ini muncul setelah pertemuan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (9/6/2026). Pemerintah ingin publik membaca arah kebijakan perlindungan sosial secara tepat, terutama di tengah wacana digitalisasi penyaluran bantuan.
Angka Itu Hanya Ilustrasi Akumulasi Program yang Sudah Berjalan
Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jodi Mahardi, menegaskan bahwa Rp 5,4 juta bukan dana tunai baru. Menurut dia, angka tersebut hanya ilustrasi dari estimasi akumulasi maksimal berbagai program perlindungan sosial dan bantuan sosial yang saat ini sudah berjalan.
Karena setiap rumah tangga punya kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda, manfaat yang diterima masyarakat juga tidak akan sama. Artinya, angka itu tidak bisa dibaca sebagai bantuan seragam untuk semua orang.
Fokus Pemerintah Ada pada Data yang Lebih Akurat
Pemerintah justru menaruh perhatian pada penguatan sistem berbasis akurasi data agar penyaluran subsidi lebih transparan dan tepat sasaran. Pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian penting dalam upaya itu.
Transformasi kebijakan perlindungan sosial juga tidak dimaksudkan untuk mengurangi program bantuan yang sudah ada. Pemerintah menjalankan reformasi tata kelola secara bertahap melalui uji coba digitalisasi penyaluran bansos di sejumlah wilayah sebelum diterapkan secara nasional.
Klarifikasi untuk Publik dan Pemangku Kepentingan
Jodi mengatakan klarifikasi ini diharapkan memberi kepastian informasi bagi ruang publik, masyarakat luas, dan para pemangku kepentingan. Pemerintah juga berkomitmen terus mengevaluasi uji coba digitalisasi tersebut agar sistem perlindungan sosial bisa lebih responsif dan optimal bagi kesejahteraan rakyat.
Di tengah beredarnya narasi yang terlanjur menyederhanakan angka Rp 5,4 juta, penjelasan resmi ini menempatkan kembali fokus pada inti kebijakan. Yang dikejar pemerintah bukan bansos baru yang dibagikan sama rata, melainkan penyaluran bantuan yang lebih akurat melalui pembenahan data dan sistem digital.
