Pembayaran pengadaan motor listrik untuk program MBG kini jadi sorotan karena nilai kontraknya menembus Rp1 triliun, sementara vendor yang menerima dana disebut belum punya dealer dan bengkel aktif. Kejaksaan Agung menyebut kondisi itu membuat penyedia tersebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor.
Perhatian publik mengarah ke PT Yasa Artha Trimanunggal, penyedia motor listrik Emmo dalam pengadaan yang dikaitkan dengan Badan Gizi Nasional di bawah pimpinan Dadan Hindayana. Jumlah unit yang dibeli mencapai 21.801 motor listrik dengan nilai Rp1.035.515.297.908,02, dan dana pengadaan itu disebut sudah dibayarkan kepada perusahaan tersebut.
Sorotan pada kesiapan layanan
Kejaksaan Agung melalui keterangan di laman resminya menyebut PT Yasa Artha Trimanunggal tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki dealer maupun bengkel aktif. Lembaga itu juga menyebut ada markup dalam perkara tersebut.
Temuan itu dinilai krusial karena pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah besar tidak hanya bergantung pada unit yang dikirim. Dealer dan bengkel aktif dibutuhkan untuk perawatan, perbaikan, dan dukungan purnajual agar kendaraan tetap berfungsi setelah distribusi.
Dalam kasus ini, skala pengadaannya membuat persoalan layanan makin menonjol. Dengan jumlah 21.801 unit, kesiapan jaringan servis semestinya menjadi bagian penting dari proses pengadaan sejak awal.
Jejak usaha PT Yasa Artha Trimanunggal
Di katalog Inaproc, PT Yasa Artha Trimanunggal tercatat memiliki 23 KBLI. Cakupan usahanya luas dan tidak hanya terkait kendaraan listrik.
Bidang usaha yang tercantum mencakup angkutan moda, aktivitas kurir, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, perdagangan besar alat olahraga, perdagangan besar komputer dan perlengkapannya, perdagangan besar mesin kantor, hingga industri pengolahan. Perusahaan itu juga tercatat bergerak di suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar mesin, peralatan, alat laboratorium, alat farmasi, pergudangan, pengelola gudang sistem resi, konveksi, serta perdagangan besar sepeda motor baru.
Di situs resmi Yasa Group, perusahaan ini menyatakan menyediakan layanan pengadaan motor listrik. Perusahaan juga menulis siap menjadi mitra strategis mulai dari tahap perencanaan hingga distribusi unit ke lokasi.
Harga unit dan selisih yang mencuri perhatian
PT Yasa Artha Trimanunggal menawarkan dua model motor listrik Emmo. Model Emmo JVH Max dipasang dengan harga Rp 48,84 juta, sedangkan Emmo JVX GT dibanderol Rp 49,95 juta.
Jika dibandingkan dengan situs resmi Emmo, terdapat perbedaan harga pada model yang sama. Emmo JVH Max tercantum Rp 48,9 juta, sementara Emmo JVX GT tercantum Rp 58 juta.
Perbedaan itu ikut memicu perhatian pada rincian pengadaan dan posisi vendor dalam rantai distribusi. Sorotan semakin besar karena Kejaksaan Agung juga menyebut adanya markup dalam perkara tersebut.
Dealer masih berstatus “Segera Hadir”
Di situs resmi Emmo, saat ini hanya ada dua motor listrik yang ditawarkan. Jaringan dealer ditampilkan tersebar di Jakarta, Banten, Bogor, Semarang, Sleman, Surabaya, Mimika, Wamena, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke.
Namun, seluruh dealer itu masih berstatus “Segera Hadir”. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan bahwa vendor disebut tidak memiliki dealer dan bengkel aktif.
Pengecekan langsung yang pernah dilakukan tim detikOto ke dealer Emmo di Jakarta juga menunjukkan lokasi itu belum rampung sepenuhnya. Fakta ini menambah konteks tentang kesiapan infrastruktur layanan purnajual untuk menopang pengadaan ribuan unit.
Dalam pengadaan kendaraan operasional skala besar, jaringan dealer aktif bukan hanya soal penjualan. Jaringan itu juga menentukan distribusi suku cadang, servis berkala, penanganan kerusakan, dan dukungan teknis di lapangan.
Karena itu, temuan Kejaksaan Agung tidak berhenti pada status administrasi vendor. Isunya juga menyentuh kesiapan fungsional pengadaan, terutama ketika dana yang sudah dibayarkan mencapai lebih dari Rp1 triliun dan unit yang dibeli berjumlah 21.801 motor listrik.