Kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa ikut ditentukan oleh satu hal yang sering dianggap sepele, yakni akurasi informasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan bahwa ASN memegang peran penting dalam memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar, jelas, dan dapat dipercaya.
Rini menyebut keterbukaan informasi tidak cukup hanya berarti membuka akses data. Di mata dia, keterbukaan harus berjalan bersama komunikasi yang jujur, kredibel, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan bias di tengah publik.
Akurasi Jadi Tanggung Jawab ASN
Dalam PPID Sharing 2026 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rini mengatakan ASN wajib menyediakan informasi yang akurat sebagai bagian dari tugas pelayanan publik. Informasi yang disampaikan juga harus terbuka dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia menilai informasi adalah aset strategis organisasi karena bisa memengaruhi keputusan masyarakat. Karena itu, semakin terbuka sebuah lembaga, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjaga kualitas komunikasi publik.
Empat Langkah yang Perlu Diperkuat
Rini menyebut ada empat langkah utama yang perlu diperkuat dalam keterbukaan informasi. Keempatnya adalah peningkatan kualitas informasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur negara, serta hubungan yang baik dengan media dan berbagai pemangku kepentingan.
Ia juga menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh dipahami semata sebagai kewajiban hukum. Lebih dari itu, keterbukaan menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
ASN Harus Jadi Komunikator Publik yang Kredibel
Rini meminta setiap ASN memastikan informasi yang disampaikan benar, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menegaskan ASN tidak boleh sembarangan memberi informasi, tidak boleh bohong, dan harus menyampaikan kebijakan secara jelas, etis, serta mudah dipahami masyarakat.
Menurut dia, setiap ASN merupakan representasi pemerintah di mata masyarakat. Karena itu, kualitas layanan kepada masyarakat harus diutamakan, termasuk saat menyampaikan informasi yang menentukan tingkat kepercayaan publik.
Rini juga menyoroti peran ASN dalam mendorong partisipasi masyarakat. Ia menyebut keterbukaan dapat membuat publik lebih aktif menyampaikan masukan melalui lapor.go.id, yang bisa digunakan seluruh instansi pemerintah untuk melihat keluhan masyarakat.
Peran PPID dalam Menjaga Keterbukaan
Dalam konteks keterbukaan informasi publik, Rini menekankan pentingnya peran PPID dan atasan PPID sebagai pengelola informasi publik. Keduanya harus memastikan informasi tersedia, mudah diakses, dikelola cepat dan tepat, serta disampaikan sesuai ketentuan.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi harus berlangsung secara berkelanjutan. Dengan begitu, informasi yang tersedia tidak hanya ada, tetapi juga benar-benar memberi manfaat dan membangun kepercayaan publik.
PPID Sharing 2026 Kementerian PANRB juga menghadirkan praktisi komunikasi Becky Tumewu dan Wahyu Wiwoho. Becky menekankan pentingnya komunikasi yang jelas, berbasis kebenaran, empati, dan respons cepat, sementara Wahyu menyoroti transparansi dan keterbukaan sebagai kunci kepercayaan publik di era keterbukaan informasi.