Kemendikdasmen mempercepat tiga agenda besar sekaligus untuk mengejar visi Pendidikan Bermutu untuk Semua. Revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan penguatan guru didorong berjalan bersamaan agar pembenahan pendidikan tidak berhenti di satu sisi saja.
Langkah itu menjadi bagian dari dukungan terhadap Astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memaparkan perkembangan program tersebut saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.
Revitalisasi sekolah dikebut di dua tahun berjalan berurutan
Program revitalisasi satuan pendidikan pada 2025 disebut sudah terealisasi 100 persen. Cakupannya mencapai 16.167 sekolah di seluruh Indonesia dengan dukungan anggaran lebih dari Rp 16,9 triliun.
Memasuki 2026, pekerjaan fisik kembali dipercepat. Hingga pertengahan tahun, progres pelaksanaannya sudah hampir 70 persen, dan 11.744 sekolah ditargetkan selesai pada Juli hingga Agustus 2026.
Jadwal itu disiapkan supaya fasilitas dapat dipakai pada tahun ajaran baru 2026/2027. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi tidak hanya menyasar bangunan sekolah, tetapi juga dirancang memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lewat skema swakelola.
Melalui skema tersebut, program revitalisasi diperkirakan menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja dengan durasi pekerjaan 3 hingga 8 bulan. Dengan begitu, dorongan perbaikan sekolah juga bergerak sebagai penggerak aktivitas ekonomi lokal.
Digitalisasi pembelajaran diperluas ke ruang kelas
Selain memperbaiki fisik sekolah, Kemendikdasmen mempercepat digitalisasi pembelajaran. Sepanjang tahun lalu, 288.865 unit interactive flat panel atau IFP telah didistribusikan ke sekolah-sekolah di berbagai daerah.
Perangkat itu disiapkan untuk membuat proses belajar mengajar lebih interaktif dan menarik. Pemerintah juga menilai digitalisasi penting agar pembelajaran lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dengan dukungan perangkat digital, ruang kelas diharapkan tidak hanya tampak modern, tetapi juga lebih relevan dengan kebutuhan murid saat ini. Aktivitas belajar pun ditujukan agar berjalan lebih dinamis dan mendorong motivasi siswa.
Tunjangan guru dipermudah, kompetensi ikut digenjot
Pada sisi kesejahteraan, pemerintah menyederhanakan penyaluran tunjangan profesi guru atau TPG. Untuk guru aparatur sipil negara, tunjangan kini ditransfer langsung ke rekening penerima.
Guru ASN tetap menerima tunjangan setara satu kali gaji pokok setiap bulan. Sementara itu, guru non-ASN yang sudah memiliki sertifikat pendidik menerima Rp 2 juta per bulan.
Abdul Mu’ti menyebut kebijakan itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk memangkas birokrasi. Cara ini diharapkan membuat manfaat program diterima guru secara langsung tanpa proses yang berbelit.
Kemendikdasmen juga memperluas program peningkatan kompetensi guru melalui skema rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Skema ini ditujukan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik D-4 atau S-1.
Pada 2025, program tersebut menjangkau 12.500 guru. Pada 2026, kuotanya naik menjadi 150.000 guru, dan setiap penerima mendapat bantuan pendidikan Rp 3 juta per orang per semester untuk membantu menyelesaikan studi.
Program itu kini sudah memasuki semester kedua. Dengan rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah berharap revitalisasi sekolah dan penguatan kompetensi guru bisa berjalan beriringan untuk mendukung mutu pendidikan nasional dan kualitas SDM Indonesia.