Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Bond Stabilization Fund (BSF) belum akan diaktifkan karena kondisi pasar belum masuk kategori krisis. Pemerintah memilih menjaga stabilitas harga obligasi dengan memaksimalkan instrumen yang sudah ada dalam pengelolaan fiskal.
Purbaya menempatkan BSF sebagai dana darurat yang hanya dipakai saat situasi benar-benar ekstrem. Ia menilai stabilisasi harga obligasi tidak otomatis berarti aktivasi BSF, karena skema itu disiapkan untuk kondisi krisis yang membutuhkan langkah luar biasa.
Pemerintah pilih jalur yang sudah tersedia
Menurut Purbaya, pemerintah belum perlu melibatkan BSF maupun menggandeng Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Indonesia Investment Authority (INA). Kebutuhan stabilisasi pasar, kata dia, masih bisa ditangani dengan perangkat yang ada di pemerintah.
“Belum kita aktifkan Bond Stabilization Fund. Tapi, stabilisasi harga bond dulu saja,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5). Ia menegaskan kondisi ekonomi nasional masih terkendali dan belum menunjukkan tanda-tanda krisis.
Purbaya juga menyebut seluruh langkah yang diambil masih berada dalam koridor pengelolaan biasa. Karena itu, BSF belum menjadi pilihan utama untuk menjaga pasar obligasi tetap stabil.
SAL dan kas negara jadi instrumen utama
Sebagai langkah operasional, pemerintah akan mengoptimalkan Saldo Anggaran Lebih atau SAL dan kas negara. Purbaya menyebut unit perbendaharaan akan dibuat lebih aktif agar pengelolaan likuiditas berjalan seperti treasury di sektor swasta.
“Yang kita pakai bisa SAL, bisa cash kita,” kata Purbaya. Ia menambahkan bahwa pengelolaan kas yang lebih rapi diharapkan membuat obligasi bergerak lebih stabil di pasar.
Strategi itu juga diarahkan untuk menjaga nilai tukar rupiah dan pasar keuangan nasional. Purbaya menilai pendekatan tersebut cukup memadai selama tekanan pasar belum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.
Tekanan pasar dinilai masih dalam batas wajar
Purbaya mengatakan pelemahan rupiah dan arus keluar dari pasar obligasi masih berada dalam batas yang dapat dikelola. Ia menyebut pelemahan rupiah sepanjang Januari hingga April tercatat sekitar Rp400, sementara outflow dari pasar obligasi sekitar Rp21 triliun.
Menurut dia, angka itu belum mencerminkan kondisi yang mengarah pada krisis. Karena itu, pemerintah memilih menjaga pasar dengan instrumen yang sudah tersedia daripada mengaktifkan skema khusus.
“Ini kan enggak krisis,” ujarnya. Dengan kondisi seperti itu, pemerintah menilai langkah paling tepat adalah menjaga kestabilan lewat pengelolaan kas dan instrumen fiskal yang sudah berjalan.
Purbaya menegaskan fokus utama pemerintah tetap pada stabilitas harga obligasi dan rupiah tanpa langkah ekstrem. Selama tekanan pasar masih dalam batas wajar, BSF belum akan dipanggil, dan pengelolaan likuiditas tetap bertumpu pada SAL serta kas negara.
Source: mediaindonesia.com
