Kondisi ekonomi Priangan Timur sedang mengirim sinyal yang berat bagi perbankan. Di wilayah yang mencakup Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, kredit bermasalah justru melampaui rata-rata Jawa Barat dan nasional.
Data Kantor OJK Tasikmalaya per 31 Maret 2026 menunjukkan rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) di Priangan Timur berada di level 4,73 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding rata-rata NPL Jawa Barat yang sebesar 3,44 persen dan rata-rata nasional 2,35 persen.
BPR paling tertekan
Tekanan paling besar terlihat pada Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Di kelompok bank ini, rasio NPL di Priangan Timur mencapai 24,6 persen, jauh di atas rata-rata wilayah dan menempatkannya sebagai titik paling rentan dalam pembiayaan daerah.
Kepala Kantor OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, menyebut risiko ini menjadi perhatian khusus pengawas. OJK terus menekankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, terutama kepada BPR yang menjadi fokus pengawasan.
Nofa menjelaskan, tingginya kredit bermasalah tidak lepas dari kondisi usaha yang tidak stabil. Ia menyebut gagal usaha yang berujung gagal bayar, pemulihan ekonomi pascapandemi yang belum tuntas, serta tekanan ekonomi yang masih berlangsung sebagai faktor pendorong utama.
UMKM masih jadi titik rawan
Kredit macet tertinggi juga tampak di sektor UMKM. Pada kredit bank umum, NPL sektor ini berada di angka 7,70 persen, sedangkan pada BPR melonjak hingga 24,64 persen.
Kondisi itu menunjukkan usaha kecil masih menghadapi tekanan berat dalam menjaga arus kas. Saat usaha tersendat, kemampuan bayar debitur ikut menyempit dan risiko kredit bermasalah naik.
OJK menilai kehati-hatian pemberian kredit tetap menjadi kunci bagi industri perbankan. Pemeriksaan tahunan dilakukan untuk memastikan penyaluran kredit berjalan sesuai prinsip itu dan tidak terdorong ekspansi yang terlalu agresif.
Bunga acuan ikut menambah tekanan
Tantangan lain datang dari kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang baru menyentuh 5,25 persen. Nofa menyebut dampaknya tidak langsung ke BPR, karena bank harus menghitung ulang penyesuaian bunga sebelum menerapkannya.
Meski begitu, tekanan bunga tetap berisiko memperberat keadaan debitur. Jika bunga kredit naik, masyarakat bisa makin keberatan membayar, sementara bank juga berpotensi lebih sulit mendorong ekspansi usaha.
Nofa menambahkan, rata-rata bunga di BPR sebenarnya sudah tinggi. Karena itu, ruang menaikkan bunga lagi menjadi sempit dan cenderung memaksa bank menekan margin agar nasabah tidak semakin terbebani.
Perdagangan dan industri ikut terdampak
Di antara lima besar sektor penyaluran kredit di Priangan Timur, perdagangan besar dan eceran mencatat rasio NPL tertinggi. Angkanya mencapai 9,35 persen dengan baki debit Rp13,55 triliun.
Setelah itu, sektor industri pengolahan mencatat NPL 8,76 persen dengan baki debit Rp3,34 triliun. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga masih menghadapi risiko, dengan rasio NPL 5,10 persen dan baki debit Rp3,52 triliun.
Di sisi lain, sektor rumah tangga dan sektor bukan lapangan usaha lainnya terlihat lebih aman. Rasio NPL keduanya masing-masing berada di level 1,94 persen dan 2,34 persen, jauh di bawah sektor-sektor usaha utama yang masih tertekan.
Kondisi ini membuat pembiayaan di Priangan Timur berada dalam fase yang rapuh. Selama tekanan usaha, biaya dana, dan kemampuan bayar belum membaik, risiko kredit bermasalah masih berpotensi bertahan di atas rata-rata wilayah lain.
