Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Aturan ini langsung menyita perhatian karena mengubah pembagian pendapatan antara aplikator dan pengemudi menjadi minimal 92% untuk driver.
Perubahan itu menempatkan pengemudi di posisi yang lebih besar dalam pembagian pendapatan harian. Prabowo menyebut sebelumnya porsi pengemudi berada di angka 80%, sehingga beleid baru ini memangkas porsi yang tersisa untuk aplikator, meski detail teknis penerapannya belum dijelaskan.
Pendapatan driver jadi sorotan utama
Angka 92% menjadi titik paling menonjol dalam kebijakan baru ini karena langsung menyentuh penghasilan para pengemudi transportasi online. Dalam praktiknya, perubahan ini memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menata ulang relasi ekonomi antara platform digital dan mitra pengemudi.
Kebijakan tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan ojol tidak lagi dibahas semata sebagai urusan tarif atau potongan aplikasi. Pemerintah kini memasukkan isu itu ke kerangka perlindungan kerja yang lebih luas bagi pekerja transportasi online.
Perlindungan kerja ikut dimasukkan
Selain soal pembagian pendapatan, perpres ini memuat perlindungan kerja bagi pengemudi. Prabowo menyebut driver akan mendapat jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, dan asuransi kesehatan.
Masuknya perlindungan dasar itu menegaskan arah baru kebijakan pemerintah terhadap sektor transportasi online. Fokusnya tidak hanya pada besaran potongan aplikator, tetapi juga pada aspek keselamatan dan jaminan kesehatan bagi pengemudi.
Dibahas bersama kebijakan perlindungan sektor lain
Pengumuman itu disampaikan Prabowo bersamaan dengan penjelasan soal kebijakan lain di sektor perlindungan pekerja dan nelayan. Ia juga mengatakan telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan awak kapal perikanan.
Prabowo turut menyampaikan bahwa pemerintah akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari perhatian negara terhadap sektor nelayan yang menurutnya baru pertama kali diurus secara besar-besaran dalam sejarah RI.
Arah baru relasi platform dan mitra
Bagi pekerja transportasi online, kebijakan ini penting karena menyentuh langsung struktur pendapatan yang diterima setiap hari. Di saat yang sama, aturan baru ini memperlihatkan bahwa pemerintah ingin memperkuat kepastian perlindungan bagi driver melalui dasar hukum yang lebih tegas.
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 kini menjadi pijakan baru dalam pembahasan perlindungan ojol. Sorotan utamanya bukan hanya soal berapa besar potongan aplikator, tetapi juga jaminan kerja dan perlindungan kesehatan yang melekat pada profesi pengemudi transportasi online.
