Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal bahwa negara akan bergerak lebih keras terhadap korupsi, termasuk dengan memperkuat lembaga pengawas dan penegak hukum. Ia bahkan membuka peluang penambahan personel untuk BPKP, KPK, dan Kejaksaan Agung agar pengawasan serta penindakan berjalan lebih efektif.
Pernyataan itu datang di tengah sorotan atas dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang menyeret Badan Gizi Nasional. Prabowo menegaskan bahwa uang negara harus dijaga ketat dan tidak boleh disalahgunakan dalam bentuk apa pun.
Dukungan penuh untuk pengawasan negara
Dalam acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Bogor, Prabowo menekankan bahwa pengawasan negara tidak boleh dilemahkan. Ia menyoroti kebutuhan sumber daya manusia di lembaga pengawas dan aparat penegak hukum.
Kepada Kepala BPKP, Prabowo menyampaikan pesan tegas. “Kalau perlu tambahan personel? Berapa saja kau butuh, saya penuhi,” ujarnya.
Sikap serupa juga ia sampaikan kepada pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung. Prabowo menilai semua lembaga itu perlu dukungan agar bisa bekerja lebih kuat dalam mencegah dan mengungkap penyimpangan.
Ia menegaskan bahwa penguatan harus dilakukan tanpa ragu bila memang dibutuhkan untuk menjaga uang rakyat. Pemerintah, menurut dia, tidak boleh memberi ruang bagi praktik yang merugikan negara.
Korupsi dianggap mencederai negara
Prabowo menyebut penguatan lembaga pengawas dan penegak hukum sebagai langkah penting agar anggaran negara tidak lagi disalahgunakan. Ia menilai korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga tindakan yang merusak wibawa negara.
“Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri,” katanya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi diposisikan sebagai bagian dari perlindungan kepentingan publik. Di saat yang sama, Prabowo memberi sinyal bahwa pengawasan internal dan penindakan hukum akan diperkuat jika ada indikasi penyimpangan.
Pencopotan pimpinan BGN bukan langkah mendadak
Di kesempatan yang sama, Prabowo menjelaskan alasan pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ia menegaskan bahwa keputusan itu tidak diambil secara spontan karena dirinya sudah lebih dulu menerima laporan.
Prabowo mengatakan ada kekurangan, kejanggalan, dan indikasi penyelewengan yang dilaporkan di tubuh BGN. Setelah itu, ia memanggil sejumlah pejabat terkait untuk meminta penjelasan lebih jauh.
“Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan dari pimpinan,” ujarnya.
Menurut Prabowo, kualitas organisasi sangat ditentukan oleh karakter dan integritas pemimpin. Ia menilai kepemimpinan yang lemah atau tidak jujur dapat langsung memengaruhi kinerja lembaga.
BPKP, PPATK, KPK, dan Kejagung ikut bergerak
Setelah menerima laporan awal, Prabowo memanggil Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta sejumlah pejabat lain. Langkah itu dilakukan untuk memperdalam informasi terkait persoalan di BGN.
Ia menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis punya arti penting karena menyangkut bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan afirmasi. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus ditangani serius.
Dalam konteks ini, peran BPKP, PPATK, KPK, dan Kejaksaan Agung menjadi penting untuk menelusuri masalah dan mencegah kerugian negara meluas. Pemerintah juga menunjukkan bahwa penelusuran tidak hanya dilakukan setelah kasus terbuka ke publik.
Kasus BGN masuk tahap hukum lebih serius
Pernyataan Prabowo sejalan dengan langkah Kejaksaan Agung yang telah menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka. Mereka ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025-2026.
Penetapan tersangka menunjukkan perkara ini sudah masuk tahap yang lebih serius. Dukungan politik dari Presiden juga menjadi sinyal bahwa aparat penegak hukum diharapkan bekerja tanpa hambatan dan tanpa perlakuan khusus.
Foto yang beredar memperlihatkan Dadan Hindayana berada di dalam mobil tahanan Kejaksaan Agung di Jakarta. Kasus ini kini menjadi perhatian besar karena menyangkut program publik yang penting dan penggunaan anggaran negara yang semestinya dijaga ketat.
Source: www.suara.com
