Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat dengan memberhentikan Silmy Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka. Keputusan ini langsung dibingkai pemerintah sebagai sinyal tegas bahwa perang melawan korupsi tetap menjadi prioritas di dalam kabinet.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan surat pemberhentian sudah ditandatangani Presiden pada sore hari di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta. Menurut dia, keputusan itu diambil segera setelah status hukum Silmy berubah.
Sikap tegas di tengah proses hukum
Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo berulang kali menyampaikan sikap keras terhadap korupsi. Karena itu, pemberhentian pejabat yang tersangkut perkara hukum dipandang sebagai wujud nyata dari komitmen menjaga integritas pemerintahan.
Pemerintah juga ingin memastikan pesan antikorupsi tidak berhenti pada pernyataan. Langkah terhadap Silmy diposisikan sebagai bagian dari konsistensi mendukung proses hukum yang berjalan.
Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih bertindak cepat ketika seorang pejabat negara menghadapi status tersangka. Di saat yang sama, pemerintah tetap menegaskan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.
Layanan publik diminta tetap normal
Di tengah pergantian itu, pemerintah memastikan pelayanan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak terganggu. Prasetyo menyebut koordinasi sudah dilakukan dengan Menteri Imipas agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Ia menjelaskan tugas harian kementerian masih dapat dijalankan oleh menteri. Karena itu, kekosongan jabatan wakil menteri belum dianggap mendesak untuk segera diisi.
Pemerintah juga belum menetapkan siapa pengganti Silmy Karim. Fokus utama saat ini adalah menjaga agar kerja birokrasi dan layanan publik tetap berlangsung tanpa hambatan.
Dukungan pada penegakan hukum
Prasetyo menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang menimpa Silmy Karim. Meski begitu, pemerintah tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak mengganggu jalannya penyidikan.
Pemerintah juga memberi apresiasi kepada aparat penegak hukum yang terus bekerja dalam pemberantasan korupsi. Prasetyo menyebut kejaksaan, kepolisian, dan KPK telah berperan dalam upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dari perilaku koruptif.
Di titik ini, pemberhentian Silmy Karim tidak hanya berdampak pada posisi pribadi seorang pejabat. Langkah itu juga memperlihatkan bahwa kabinet Prabowo ingin menjaga jarak tegas dari kasus hukum yang menyeret pejabat negara.
Sikap cepat itu menjadi penegasan bahwa jabatan publik tidak kebal dari konsekuensi ketika tersangkut perkara korupsi. Pemerintah pun menempatkan integritas kabinet dan kelancaran layanan publik sebagai dua hal yang harus dijaga sekaligus.
Source: www.medcom.id-
-
-
-
