Kebocoran kekayaan negara yang disebut mencapai US$ 150 miliar atau sekitar Rp 2.500 triliun per tahun kini menjadi pusat perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggungnya secara terbuka. Angka itu langsung mengait ke pertanyaan besar lain yang dirasakan publik: mengapa ruang fiskal negara tetap sempit untuk urusan mendasar seperti gaji guru, pegawai negeri, dan layanan publik.
Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa uang negara terus hilang sehingga anggaran selalu terasa kurang untuk kebutuhan dasar aparatur dan pelayanan publik.
Tekanan pada anggaran dan penataan BUMN
Di hadapan peserta acara, Prabowo menyinggung langsung alasan mengapa gaji guru dan pegawai negeri belum bisa membaik. Ia mengatakan uang negara “diambil terus” dan menyebut pemerintah sedang berupaya menutup kebocoran yang selama ini terjadi.
Ia juga menyoroti jumlah badan usaha milik negara yang dinilai terlalu banyak dan perlu ditata ulang. Menurutnya, proses penertiban sudah berjalan, termasuk penutupan ratusan perusahaan yang tidak sehat secara bisnis agar beban terhadap keuangan negara tidak terus berlanjut.
Isu kesejahteraan guru ikut menguat
Pembahasan soal kebocoran negara kemudian beririsan dengan tuntutan perbaikan kesejahteraan guru. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai gaji guru perlu mendapat perhatian serius dan mengusulkan angka Rp 5 juta per bulan sebagai nominal yang layak.
Lalu menyebut angka tersebut sudah dihitung di Komisi X dan dinilai tidak akan mengganggu postur anggaran pendidikan dalam APBN 2026. Ia juga mengatakan pemerintah memiliki komitmen untuk memformulasikan besaran gaji guru yang ideal, sejalan dengan pesan yang disampaikan presiden.
Komentar soal demo dan uang Rp 200.000
Di tengah isu politik-hukum itu, Prabowo juga mengomentari demonstrasi yang menurutnya didanai pihak tertentu. Saat menghadiri puncak Pekan Nasional (Penas) XVII di Gorontalo, ia bahkan menyebut ada mahasiswa yang dibayar Rp 200.000 untuk ikut aksi.
“Saya tahu lho mereka yang bayar-bayar demo itu. Ada mahasiswa yang dibayar Rp 200.000,” ujar Prabowo di hadapan peserta acara. Pernyataan itu menambah lapisan baru dalam perdebatan karena menyangkut dugaan mobilisasi massa melalui imbalan uang.
Kejagung masih dalami dugaan korupsi MBG
Di sisi penegakan hukum, Kejaksaan Agung menegaskan tidak menghentikan penelusuran atas informasi yang disampaikan Sony Sonjaya terkait dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Meski permohonan justice collaborator yang dia ajukan ditolak, penyidik tetap diminta mendalami semua nama yang muncul dalam berita acara pemeriksaan.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengatakan penyidik akan menelusuri semua pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. “Apa yang terjadi, perbuatan korupsi di semua proses manajemen MBG yang selama ini terjadi maupun orang-orang yang terlibat, pasti kita akan dalami,” ujarnya di Jakarta.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada status permohonan JC, melainkan tetap bergerak pada pembuktian peran para pihak yang disebut dalam pemeriksaan. Di tengah perhatian publik terhadap transparansi pengelolaan program sosial, arah penelusuran Kejagung ikut menegaskan bahwa isu kebocoran uang negara tidak berhenti pada satu sektor saja.
Dukungan politik dan arah pembenahan
Prabowo juga menyinggung peran petani dan nelayan dalam kemenangannya pada Pilpres 2024. Ia menyebut dukungan dari organisasi seperti HKTI dan KTNA menjadi bagian penting dari basis politiknya, terutama saat berbicara di hadapan peserta Penas KTNA XVII di Gorontalo.
Rangkaian pernyataan itu memperlihatkan bahwa kebocoran keuangan negara terhubung dengan agenda yang lebih luas, mulai dari pembenahan anggaran, penataan BUMN, kesejahteraan aparatur, hingga penegakan hukum atas dugaan korupsi. Dengan sorotan sebesar Rp 2.500 triliun per tahun, pembicaraan soal kebocoran negara kini bergerak menjadi tekanan politik yang sulit diabaikan.
