Presiden Prabowo Subianto mengakui ada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Meski begitu, ia menegaskan program itu tetap harus berjalan karena dinilai penting bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan saat peresmian lima bendungan yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat (10/7/2026). Prabowo menyebut ada pihak yang menyusup ke program tersebut untuk mencari keuntungan.
Pengawasan Diperluas ke Daerah
Untuk mencegah penyimpangan berlanjut, Prabowo meminta pengawasan dilakukan berlapis dari tingkat daerah hingga desa. Ia menyebut gubernur, bupati, camat, dan kepala desa bisa memeriksa langsung dapur MBG di wilayah masing-masing.
Ia juga meminta setiap dugaan pelanggaran segera dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN). Jika diperlukan, laporan bahkan bisa disampaikan langsung kepadanya oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh periksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN, kalau perlu lapor ke saya,” kata Prabowo.
| Pihak yang Diminta Mengawasi | Fokus Tugas | Catatan |
|---|---|---|
| Gubernur, bupati, camat, kepala desa | Memeriksa dapur MBG di wilayah masing-masing | Laporan bisa diteruskan ke BGN atau langsung ke Presiden |
| TNI dan Polri | Turun mengawasi pelaksanaan di lapangan | Harus profesional dan tidak meminta setoran |
TNI-Polri Diminta Turun ke Lapangan
Selain pemerintah daerah, Prabowo juga menginstruksikan TNI dan Polri ikut mengawasi pelaksanaan MBG di lapangan. Ia menekankan pengawasan itu harus dilakukan secara profesional dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Prabowo mengingatkan agar aparat tidak memakai tugas tersebut untuk meminta imbalan atau setoran. Ia menegaskan praktik seperti itu tidak boleh terjadi dalam pengawasan program pemerintah.
“Dandim, kapolres, kapolsek periksa, periksa yang artinya baik, jangan panggil-panggil mau mengerjakan, jangan,” ujarnya.
Partisipasi Masyarakat Diandalkan
Prabowo juga mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya program MBG. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat publik semakin mudah melaporkan dugaan pelanggaran lewat media sosial.
Ia menilai masyarakat kini lebih berani menyampaikan temuan jika ada masalah di lapangan. Dalam pidatonya, Prabowo bahkan menyinggung masih ada orang yang berusaha mencuri di tengah program yang seharusnya memberi manfaat besar.
“Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh. Rakyat punya gadget, tetapi memang ya, orang mau nyolong ada saja. Gue heran juga,” tambahnya.
MBG Tetap Jadi Program Strategis
Di tengah pengakuan soal penyusupan dan potensi penyimpangan, Prabowo tetap menempatkan MBG sebagai program strategis. Ia menilai pemenuhan gizi sejak dini sangat menentukan perkembangan otak, pertumbuhan fisik, dan kualitas generasi penerus.
Program itu menurut dia tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga kebutuhan gizi ibu hamil. Prabowo menyebut perhatian terhadap ibu hamil sebagai bagian penting dari pembangunan manusia.
“MBG sangat strategis. Makan untuk generasi penerus. Sel otak harus berkembang dengan baik, sel otot harus baik. Dia bisa jadi ilmuwan, dokter. Kalau makan enggak bagus, tidak maksimal,” kata Prabowo.
Ia menutup pernyataannya dengan menyinggung bahwa Indonesia mungkin menjadi salah satu negara yang memberi makan ibu hamil. Dengan pengawasan dari pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat, pemerintah berharap MBG tetap berjalan transparan dan tepat sasaran.
www.beritasatu.com melaporkan bahwa arahan pengawasan ini menjadi bagian dari upaya menjaga manfaat program agar benar-benar diterima oleh penerima yang berhak.