Indonesia disebut masuk jajaran negara dengan tingkat adopsi kecerdasan artifisial atau AI tertinggi di dunia. Namun, tingginya penggunaan belum berarti teknologi tersebut sudah dipakai secara mendalam untuk meningkatkan kemampuan individu maupun mengubah cara bisnis berjalan.
Kesenjangan inilah yang menjadi perhatian pemerintah saat menyiapkan Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI Nasional. Dua dokumen tersebut masih diproses sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Presiden sebagai fondasi pengembangan AI yang aman dan terarah.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut Indonesia termasuk lima besar dunia dalam penggunaan ChatGPT untuk coding, analitik data, dan pendidikan. Hampir separuh angkatan kerja juga telah memanfaatkan AI setiap minggu.
Menurut Nezar, tantangan Indonesia kini bukan semata menyediakan akses terhadap teknologi. Tantangan yang lebih besar adalah memperluas kapabilitas pengguna agar AI tidak berhenti sebagai alat untuk pekerjaan operasional dasar.
“Adopsi saja mungkin tidak cukup, memakai AI saja tidak cukup, tapi bagaimana kapabilitas dalam menggunakannya menjadi sangat penting,” ujar Nezar dalam keterangan yang dikutip teknologi.bisnis.com pada Kamis (16/7/2026). Pernyataan itu menyoroti jarak yang masih lebar antara pengguna paling mahir dan pengguna rata-rata.
Penggunaan Tinggi, Transformasi Belum Merata
Di lingkungan usaha, banyak pelaku bisnis masih menggunakan AI untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Hanya sebagian kecil yang telah memakainya untuk mendorong transformasi model bisnis secara lebih menyeluruh.
Kondisi tersebut juga berkaitan dengan kesiapan digital jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pelaku usaha yang belum sepenuhnya masuk ke ekosistem digital dinilai belum memiliki fondasi cukup kuat untuk memanfaatkan AI secara optimal.
Nezar menggambarkan kesiapan digital sebagai dasar yang tidak bisa dilewati. “Kita tidak bisa membangun satu AI house atau rumah AI atas fondasi yang bahkan belum pernah terdigitalisasi,” katanya.
Empat Sektor yang Menjadi Prioritas
Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk memperkecil kesenjangan pemanfaatan AI melalui empat sektor utama. Pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, dan sektor publik dipandang dapat merasakan manfaat AI lebih cepat apabila penerapannya dilakukan secara tepat.
| Sektor | Arah Pemanfaatan AI | Fokus Pemerintah |
|---|---|---|
| Pendidikan | Pembelajaran yang lebih terstruktur | Penerapan aman dan sesuai tahapan usia peserta didik |
| Kesehatan | Membantu penapisan tuberkulosis dan kerja dokter | Memperkuat layanan, terutama di daerah kekurangan spesialis |
| Jasa keuangan | Deteksi penipuan, pengelolaan SDM, dan rekrutmen | Memperluas manfaat hingga lembaga keuangan mikro |
| Sektor publik | Mendorong produktivitas aparatur sipil negara | Meningkatkan kualitas pelayanan publik |
Di sektor pendidikan, pemanfaatan AI didorong agar tidak hanya menjadi eksperimen oleh pengguna secara perorangan. Penerapannya di lingkungan belajar perlu disusun lebih aman, terstruktur, dan mempertimbangkan usia peserta didik.
Pada sektor kesehatan, keberhasilan AI dalam membantu penapisan tuberkulosis dinilai menunjukkan potensinya bagi layanan kesehatan nasional. Teknologi ini juga dipandang dapat membantu kerja dokter di wilayah terpencil yang masih kekurangan tenaga spesialis.
Dalam jasa keuangan, pemerintah ingin manfaat AI tidak hanya terkonsentrasi pada korporasi besar. Penggunaannya untuk mendeteksi penipuan, mengelola sumber daya manusia, dan mendukung rekrutmen diharapkan dapat menjangkau lembaga keuangan mikro.
Sektor publik menjadi area lain yang akan terus didorong untuk memanfaatkan AI. Pemerintah menilai aparatur sipil negara perlu memperoleh efisiensi serupa dengan yang telah dirasakan perusahaan besar.
AI Diposisikan sebagai Partner
Nezar menekankan bahwa AI perlu ditempatkan sebagai teknologi yang melengkapi kemampuan manusia, bukan menggantikannya. Karena itu, peningkatan literasi AI perlu berjalan bersama kemampuan bernalar agar penggunaannya tetap bijaksana.
“AI ini harus didudukkan sebagai tools, complementary, sebagai partner dalam bekerja,” ujar Nezar. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar pengguna teknologi AI.
Melalui aturan berbasis risiko yang disiapkan lewat Perpres, pemerintah berharap pengembangan AI dapat memberi dampak lebih luas bagi masyarakat. Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI Nasional diarahkan untuk memastikan pemanfaatan teknologi ini tumbuh secara aman, terukur, dan bermanfaat.