Perdebatan soal insentif kendaraan listrik kembali menguat setelah Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo menolak skema yang hanya membedakan insentif berdasarkan jenis baterai. Organisasi itu menilai kebijakan akan lebih adil jika juga mempertimbangkan efisiensi, bobot, harga, dan keamanan baterai.
Isu ini mencuat ketika pemerintah menyiapkan insentif kendaraan listrik pada 2026. Skema yang dibahas adalah Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP, dengan besaran insentif disebut berkisar 40 persen hingga 100 persen tergantung jenis kendaraan dan baterai yang digunakan.
Periklindo minta kebijakan yang lebih berpihak ke konsumen
Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Masyarakat dan Edukasi Periklindo, Achmad Rofiqi, menilai ukuran utama kebijakan seharusnya adalah manfaat nyata bagi pengguna. Ia menekankan bahwa baterai yang layak mendapat insentif ialah yang lebih ringan, mampu menempuh jarak lebih jauh, lebih murah, dan lebih aman.
Menurut Rofiqi, pendekatan itu jauh lebih adil dibanding memilih baterai hanya dari kategori bahan bakunya. Ia juga menilai konsumen akhir akan menjadi pihak yang paling diuntungkan jika insentif diarahkan pada kualitas dan performa baterai.
Pandangan ini muncul di tengah wacana pemerintah yang disebut mempertimbangkan insentif lebih besar untuk kendaraan listrik berbasis baterai nikel atau MCN, yakni mangan kobal nikel. Langkah tersebut dikaitkan dengan upaya mendukung hilirisasi industri nikel nasional.
Keamanan baterai ikut masuk penilaian
Periklindo juga menyoroti pentingnya aspek keamanan dalam desain insentif. Rofiqi menilai kasus kebakaran kendaraan listrik tidak bisa langsung disederhanakan sebagai akibat dari satu jenis baterai tertentu.
Ia menyebut ada sejumlah faktor yang dapat memicu insiden, mulai dari kelalaian produsen dalam kontrol kualitas, perilaku pengguna, hingga kesalahan pada ekosistem pengisian daya. Faktor benturan akibat kecelakaan juga dinilai tidak bisa diabaikan karena gangguan pada sistem baterai bisa muncul setelah tabrakan.
Karena itu, Periklindo menilai pengembangan baterai yang lebih tahan dan lebih aman semestinya menjadi perhatian utama. Rofiqi mencontohkan pengujian baterai blade buatan BYD yang menunjukkan sisi keamanan melalui uji penetrasi.
Bagi Periklindo, keamanan tidak hanya soal spesifikasi teknis. Keamanan juga menyangkut rasa aman masyarakat saat memakai kendaraan listrik dalam aktivitas harian.
Hilirisasi penting, tapi industri harus realistis
Dorongan insentif berbasis baterai nikel sebelumnya dinilai sejalan dengan agenda industri nasional. Indonesia memang mendorong hilirisasi nikel, sehingga pemakaian baterai berbasis nikel dianggap bisa memberi nilai tambah bagi rantai pasok domestik.
Meski begitu, Periklindo menilai kebijakan insentif tetap harus melihat kesiapan industri secara nyata. Rofiqi menyoroti bahwa pabrik baterai yang memproduksi jenis nikel di Indonesia, menurut dia, belum tersedia saat ini.
Ia menyebut kondisi industri baterai nasional masih dalam tahap pengembangan. Karena itu, dasar pemberian insentif dinilai perlu disusun dengan mempertimbangkan realitas industri, bukan hanya arah kebijakan jangka panjang.
Ukuran yang dianggap lebih relevan
Periklindo menegaskan bahwa bobot baterai, kemampuan jelajah, harga, dan keamanan lebih mudah diterjemahkan sebagai manfaat langsung bagi masyarakat. Ukuran-ukuran itu juga dinilai lebih relevan ketika berbagai teknologi baterai terus berkembang.
Dengan pendekatan tersebut, insentif kendaraan listrik tidak hanya mendorong produksi, tetapi juga kualitas produk yang beredar di pasar. Pada saat yang sama, kebijakan bisa tetap mendukung pertumbuhan industri tanpa mengabaikan kepentingan konsumen.
Perdebatan soal skema insentif ini masih akan berlanjut seiring penyusunan kebijakan 2026. Di tengah dorongan membangun industri baterai nasional, Periklindo menempatkan efisiensi dan keamanan sebagai dua faktor yang dinilai tak kalah penting dari asal material baterai.
