Wacana mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali ditolak oleh DPRD Jawa Barat. Sekretaris Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Memo Hermawan, menilai isu itu belum mendesak dan justru berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih dekat dengan kebutuhan warga.
Di tengah tekanan fiskal, turunnya dana transfer, dan target pendapatan daerah yang belum tercapai, Memo menilai pemerintah seharusnya memusatkan energi pada hal yang langsung dirasakan masyarakat. Menurut dia, perubahan nama provinsi bukan prioritas ketika masih ada banyak pekerjaan rumah yang belum selesai.
Masih Banyak Urusan yang Lebih Mendesak
Memo menyebut Jawa Barat masih menghadapi persoalan serius yang menuntut penanganan segera. Daya tampung peserta didik baru, meningkatnya pengangguran akibat PHK, serta dorongan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi disebutnya sebagai agenda yang jauh lebih mendesak.
Ia juga khawatir wacana pergantian nama akan memunculkan perdebatan identitas yang tidak produktif di masyarakat. Dalam pandangannya, energi publik bisa tersedot ke pro dan kontra, sementara masalah harian warga tetap menunggu penyelesaian.
Risiko Sosial dan Biaya Administrasi
Memo mengingatkan bahwa Jawa Barat memiliki keberagaman budaya dan wilayah yang perlu dihormati. Ia mencontohkan masyarakat di Cirebon dan Bekasi yang punya karakteristik serta identitas kedaerahan yang khas dan tidak bisa diseragamkan begitu saja.
Selain berpotensi memicu gesekan sosial, perubahan nama provinsi juga dinilai membawa biaya besar. Penyesuaian administrasi bisa berdampak pada banyak dokumen, mulai dari KTP, Kartu Keluarga, alamat perusahaan, dokumen perizinan, hingga identitas berbagai instansi.
Pertimbangan Sejarah Tidak Bisa Diabaikan
Dalam pandangan Memo, kebijakan yang menyentuh identitas daerah harus dikaji dengan sangat hati-hati. Ia mengingatkan pada pengalaman sejarah pembentukan Republik Pasundan pada 1947 yang dipimpin Raden Adipati Soeria Kartalegawa dan kemudian dibubarkan.
Catatan sejarah itu, menurut dia, menjadi pengingat agar keputusan publik yang sensitif tidak diambil terburu-buru. Memo menekankan bahwa semangat persatuan harus tetap dijaga ketika membahas hal-hal yang menyangkut identitas daerah.
Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah seharusnya tetap pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Penguatan ekonomi daerah, pembukaan lapangan kerja, dan penyelesaian persoalan pelayanan publik disebut sebagai hal yang lebih layak diprioritaskan saat ini.