Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat pembentukan holding BUMD Sanggabuana yang ditargetkan rampung pada 2026. Langkah ini disiapkan untuk mengonsolidasikan puluhan badan usaha milik daerah agar kinerja dan pendapatan perusahaan daerah bisa naik.
Di balik rencana itu, Pemprov Jabar juga sudah berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Konsultasi dilakukan agar pembentukan holding berjalan sesuai aturan dan tidak menemui hambatan di tahap pelaksanaan.
37 BUMD Akan Masuk Holding
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyebut sedikitnya 37 BUMD akan masuk ke dalam holding tersebut. Menurut dia, konsolidasi dibutuhkan agar perusahaan daerah bisa bekerja lebih efektif dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Pemprov Jabar juga membagi pendekatan pembenahan BUMD ke dua jalur. BUMD yang sudah sehat akan didorong agar lebih produktif, sementara BUMD yang masih bermasalah akan dibenahi melalui restrukturisasi.
“Bagi yang belum sehat, kita restrukturisasi agar cepat sehat,” kata Herman. Ia berharap kinerja, pendapatan, dan laba BUMD meningkat sehingga bisa mendorong perekonomian daerah dan memberi layanan terbaik.
Kemendagri Beri Dukungan
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih kreatif mencari sumber pembiayaan pembangunan, termasuk melalui BUMD.
Agus menilai BUMD yang maju akan mampu menghasilkan dividen dan meningkatkan pelayanan publik. Ia juga menyebut kondisi itu akan membuka lebih banyak kerja sama serta mendorong kenaikan pendapatan asli daerah.
“Kalau BUMD-nya maju, mampu menghasilkan dividen, pelayanan baik kesejahteraan masyarakat cepat meningkat pembangunan berjalan, itu yang harus dilakukan,” ujar Agus. Ia menambahkan, daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama untuk meningkatkan pendapatan.
