Pemerintah mulai melirik CNG atau Compressed Natural Gas sebagai alternatif pengganti LPG karena beban impor elpiji nasional terus tinggi. Di balik wacana itu, ada satu alasan utama yang paling menonjol: Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sektor usaha.
Data Kementerian ESDM yang dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama DPR pada 8 April menunjukkan porsi impor LPG nasional pada 2025 mencapai 80,58 persen dari total kebutuhan. Ketergantungan itu diproyeksikan naik menjadi 83,97 persen pada 2026, sementara produksi dalam negeri belum cukup kuat untuk menahan laju impor.
Dorongan utama: mengurangi impor
Kebutuhan LPG nasional pada 2025 tercatat sebesar 25.000 metrik ton per hari. Pada Januari–Februari 2026, kebutuhan itu naik menjadi 26.000 metrik ton per hari, sehingga tekanan untuk mencari sumber energi alternatif ikut membesar.
Hingga akhir Februari 2026, total impor LPG telah menembus 1,31 juta ton. Produksi nasional hanya mampu menyuplai 0,13 juta ton, sehingga ruang pengurangan impor menjadi sangat terbatas jika pola konsumsi tetap bertumpu pada LPG.
Tekanan itu juga datang dari kondisi global. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran disebut mengganggu rantai pasok energi dunia dan mendorong harga komoditas ke level yang lebih tinggi.
Dalam situasi seperti itu, pemerintah menilai CNG lebih layak dilirik karena bahan baku gas alam di Indonesia dinilai lebih melimpah dibanding LPG. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa ketersediaan bahan baku CNG di dalam negeri menjadi salah satu alasan penting di balik pengembangannya.
Apa beda CNG dan LPG?
CNG adalah gas alam yang dikompresi pada tekanan sangat tinggi. Mengutip keterangan Perusahaan Gas Negara, CNG merupakan campuran hidrokarbon dengan metana sebagai komponen paling dominan, bahkan bisa mencapai lebih dari 95 persen.
Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas, Moshe Rizal, menjelaskan bahwa tekanan CNG berada di kisaran 200–250 bar. Sementara itu, LPG hanya berada pada tekanan 5–10 bar.
Perbedaan tekanan ini membuat karakter keduanya tidak sama. LPG berbentuk cair di bawah tekanan sedang, sedangkan CNG tetap berupa gas yang dipadatkan dalam tekanan jauh lebih tinggi.
Keuntungan ada di pasokan, risiko ada di keselamatan
Secara kebijakan, CNG memberi peluang untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG. Jika pasokan gas domestik bisa dimanfaatkan lebih luas, beban impor dan risiko gangguan pasokan dari luar negeri dapat ditekan.
Namun, tantangan teknis dan keselamatan tidak kecil. Moshe menegaskan bahwa tekanan CNG yang sangat tinggi membuat gas ini lebih rawan meledak dibanding LPG.
Ia menyebut tekanan CNG bisa sekitar 25 kali lipat lebih tinggi dari LPG. Karena itu, aspek keselamatan menjadi isu utama jika CNG ingin dibawa ke skema penggunaan yang lebih luas.
Risiko itu juga pernah menjadi pertimbangan penting dalam program konversi energi pada 2007, ketika pemerintah memilih LPG sebagai pengganti minyak tanah. Keputusan itu diambil karena faktor keamanan dinilai lebih mudah dikelola dalam penggunaan rumah tangga.
Ukuran tabung dan biaya ikut jadi persoalan
Masalah lain muncul pada bentuk distribusi dan ukuran kemasan. Jika CNG dikemas dalam tabung 3 kilogram, ukurannya diperkirakan akan jauh lebih besar daripada tabung LPG 12 kilogram.
Hal itu terjadi karena densitas energi CNG sekitar 2,5 kali lebih rendah dibanding LPG. Untuk menghasilkan energi yang setara, tabung CNG harus menampung volume gas yang lebih besar.
Selain itu, tabung CNG harus dibuat sangat tebal agar mampu menahan tekanan tinggi. Konsekuensinya, bobot tabung bisa lebih berat dari isi gasnya sendiri.
Ada opsi memakai bahan carbon fiber agar tabung lebih ringan dan kuat. Tetapi, biayanya diperkirakan bisa mencapai 10 kali lipat lebih mahal.
Perbedaan karakteristik kalori juga membuat penggunaan CNG tidak bisa langsung disamakan dengan LPG. Masyarakat kemungkinan harus memodifikasi atau memakai kompor khusus agar gas bisa digunakan dengan aman dan efektif.
Rumah tangga belum jadi skenario ideal
Moshe tidak menganjurkan CNG dipakai di sektor rumah tangga. Menurutnya, risiko keamanan terlalu besar jika gas bertekanan tinggi itu dikemas dalam tabung eceran untuk kebutuhan harian.
Ia menilai pemanfaatan CNG lebih tepat untuk industri seperti hotel dan restoran. Sektor ini dinilai lebih siap menyiapkan prosedur keamanan dan area penempatan tabung yang ketat.
Di hotel, misalnya, tabung CNG bisa diletakkan di area luar atau ruang khusus untuk mengurangi risiko. Skema seperti ini dinilai sulit diterapkan pada rumah tangga karena keterbatasan ruang dan pengawasan.
Jika CNG tetap ingin diarahkan ke masyarakat, Moshe menyarankan distribusi tidak memakai tabung eceran. Ia lebih mendukung penyaluran lewat Jaringan Gas atau Jargas skala lokal yang dikelola pihak swasta.
Skema pipa dinilai lebih aman
Model Jargas dinilai lebih cocok untuk kawasan padat hunian seperti rumah susun, apartemen, atau kompleks perumahan. CNG dapat ditempatkan di satu titik penyimpanan pusat, lalu dialirkan ke rumah-rumah lewat pipa gas.
Menurut Moshe, sistem ini lebih aman karena tekanannya hanya sekitar 2–3 bar untuk mengalirkan gas. Jika terjadi kebocoran, dampaknya juga dinilai tidak sebesar tabung CNG.
Dengan demikian, dorongan pemerintah untuk mengganti LPG ke CNG berangkat dari kebutuhan mengurangi impor dan memanfaatkan sumber daya gas domestik. Di sisi lain, penggunaan CNG masih menyisakan tantangan besar pada keamanan, distribusi, dan kesiapan perangkat, terutama bila diarahkan langsung ke rumah tangga.
Source: www.suara.com
