Norwegia bersiap mengambil langkah paling tegasnya sejauh ini terhadap permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina. Pemerintah di Oslo menyiapkan rancangan undang-undang yang akan melarang seluruh aktivitas perdagangan dengan permukiman tersebut.
Kebijakan ini menandai perubahan sikap yang lebih keras dan menempatkan Norwegia di jajaran negara Barat yang paling vokal menekan aktivitas kolonisasi. Pemerintah menilai keterlibatan ekonomi dari warga dan perusahaan Norwegia tidak boleh ikut mempertahankan keberadaan permukiman ilegal.
Larangan yang menjangkau banyak jalur bisnis
Rancangan undang-undang itu tidak hanya menyasar barang yang diproduksi di permukiman ilegal. Aturan tersebut juga mencakup pembelian properti, penyediaan jasa konstruksi dan renovasi, serta aktivitas jual-beli properti di wilayah itu.
Oslo juga ingin melarang akuisisi perusahaan komersial yang memiliki kantor pusat atau fasilitas produksi di wilayah pendudukan. Dengan cakupan seluas ini, pemerintah berusaha menutup berbagai jalur bisnis yang dinilai menopang keberlangsungan permukiman.
Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, menegaskan bahwa pemerintah ingin menghentikan seluruh aktivitas komersial yang mendukung keberadaan koloni-koloni tersebut. Ia juga menyebut koloni-koloni itu merusak fondasi negara Palestina.
Sikap politik yang makin menjauh dari kebijakan pemukiman
Norwegia bukan anggota Uni Eropa, tetapi posisinya dalam isu Palestina cukup menonjol. Oslo mengakui kedaulatan negara Palestina pada 2024 bersama Irlandia dan Spanyol.
Langkah baru ini memperlihatkan jarak politik yang makin jelas terhadap kebijakan pemukiman Israel di wilayah pendudukan. Norwegia juga kembali menunjukkan dorongan untuk menggunakan tekanan ekonomi sebagai alat untuk menahan ekspansi permukiman.
Masih terbuka untuk konsultasi publik
Draf undang-undang tersebut akan menjalani konsultasi publik selama tiga bulan hingga 19 September mendatang. Selama proses itu, pemerintah menegaskan bahwa hubungan dagang dengan aktivitas legal Palestina tetap berjalan.
Bantuan kemanusiaan juga tidak akan terdampak oleh larangan ini. Pemerintah berupaya membedakan antara kegiatan ekonomi yang legal di wilayah Palestina dan bisnis yang terkait langsung dengan permukiman ilegal.
Didorong tekanan internasional dan situasi di lapangan
Langkah Norwegia muncul ketika Irlandia juga mendorong 27 negara anggota Uni Eropa mengambil sikap lebih keras. Namun, hingga kini belum ada konsensus di internal Uni Eropa untuk memutus perjanjian perdagangan preferensial dengan Israel.
Isu ini semakin menonjol karena kekerasan oleh pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat dilaporkan meningkat tajam sejak perang di Gaza pecah pada Oktober 2023. Sejumlah lembaga internasional juga terus menegaskan bahwa permukiman Israel di atas tanah Palestina sejak 1967 ilegal menurut hukum internasional.
Dengan rancangan aturan baru ini, tekanan terhadap permukiman ilegal tidak lagi hanya bergerak lewat jalur diplomatik. Oslo kini mencoba memindahkan tekanan itu ke sektor perdagangan dan bisnis yang selama ini ikut menopang keberadaannya.