Pemerintah mulai menata ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan memberi dampak yang lebih besar. Dalam evaluasi tata kelola yang sedang berjalan, perhatian utama diarahkan ke kelompok 3B dan wilayah 3T.
Kelompok 3B terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sementara itu, daerah 3T mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses serta sumber daya.
3B dipilih karena dampaknya paling langsung
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menilai intervensi gizi pada kelompok 3B merupakan langkah paling efektif untuk menekan stunting. Karena itu, penyempurnaan MBG diarahkan ke kelompok yang dinilai paling membutuhkan dukungan nutrisi sejak awal kehidupan.
Qodari menjelaskan bahwa pemberian gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memiliki peran penting dalam pencegahan stunting. Fokus itu diharapkan membuat program tidak hanya berjalan rutin, tetapi juga lebih terasa manfaatnya secara langsung bagi kesehatan masyarakat.
Wilayah 3T ikut masuk prioritas
Selain kelompok 3B, pemerintah juga memberi perhatian lebih besar kepada wilayah 3T. Qodari menilai daerah-daerah tersebut perlu masuk dalam evaluasi karena sering menghadapi hambatan akses yang lebih berat dibanding wilayah lain.
Langkah ini ditujukan untuk memperluas pemerataan layanan gizi, terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini belum banyak tersentuh. Dengan begitu, penataan MBG tidak hanya berfokus pada kelompok penerima, tetapi juga pada wilayah yang paling membutuhkan kehadiran program.
Manfaat harian tetap dipertahankan
Qodari menyebut MBG sudah memberi manfaat harian karena disalurkan setiap hari selama masa sekolah, kecuali saat libur. Pola penyaluran itu memberi kepastian bagi penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah.
Ke depan, pemerintah ingin memastikan kualitas program ikut naik melalui perbaikan gizi, kesehatan, dan higienitas makanan. Qodari mengatakan, “Insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui.”
Pengawasan langsung dari Presiden
Qodari menambahkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberi mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan dan penguatan tata kelola MBG. Seluruh proses perbaikan itu disebut berada dalam pengawasan langsung presiden.
Evaluasi juga melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang telah menerima pemaparan rencana perubahan dari BGN. DEN bahkan telah melakukan survei terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memotret kondisi pelaksanaan program di lapangan.
Hasil survei tersebut diharapkan menjadi bahan penting bagi pimpinan BGN yang baru dalam menyusun penataan MBG berikutnya. Pemerintah menempatkan evaluasi ini sebagai upaya untuk memastikan program berjalan lebih efektif, lebih merata, dan lebih sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
