Mahkamah Agung Amerika Serikat memberi Donald Trump dua kemenangan penting yang bisa memperluas deportasi massal dan memperketat akses imigrasi di perbatasan. Putusan itu memperkuat langkah pemerintah untuk mengubah arah perlindungan bagi imigran di AS.
Dampaknya tidak kecil karena kebijakan yang disengketakan ini berkaitan langsung dengan lebih dari 1 juta orang. Di tengah perdebatan hukum yang tajam, kubu konservatif di mahkamah kembali mengukuhkan posisi pemerintah dalam dua isu paling sensitif: Status Perlindungan Sementara atau TPS dan prosedur suaka di perbatasan.
TPS kehilangan ruang gugatan
Dalam putusan pertama, Mahkamah Agung memutus 6-3 bahwa pengadilan tidak berwenang meninjau ulang keputusan pemerintah saat mencabut TPS. Kebijakan ini selama ini memberi izin kepada warga asing untuk tinggal dan bekerja secara legal di AS ketika negara asal mereka dilanda konflik atau krisis kemanusiaan.
Putusan tersebut langsung berdampak pada sekitar 350.000 warga Haiti dan 6.000 warga Suriah. Selain itu, celah hukum bagi 11 negara lain yang menjadi sasaran pencabutan TPS oleh pemerintahan Trump ikut tertutup.
Hakim liberal Elena Kagan menilai mayoritas hakim mengabaikan konteks politik dan pernyataan Trump sebelumnya. Dalam pendapat disidennya, ia menyebut komentar itu “sangat menjijikkan dan bernuansa rasial”, sambil mengutip pernyataan Trump yang menuding imigran memakan hewan peliharaan warga.
Metering kembali dipakai di perbatasan
Putusan kedua menghidupkan kembali kebijakan suaka kontroversial yang dikenal sebagai metering. Kebijakan ini memberi wewenang kepada petugas perbatasan untuk memulangkan pencari suaka bahkan sebelum mereka menjejakkan kaki di wilayah AS.
Aturan tersebut sempat dicabut pada masa Presiden Joe Biden, tetapi pemerintahan Trump ingin menjadikannya lagi sebagai alat pengetatan perbatasan. Kebijakan itu mempersempit peluang pencari suaka untuk memulai proses permohonan di AS dan menambah ruang penolakan di titik masuk.
Hakim liberal Sonia Sotomayor menolak putusan itu secara terbuka di mimbar sidang, langkah yang jarang terjadi di Mahkamah Agung AS. Ia menulis, “Lebih banyak orang akan mati,” dan menilai kebijakan tersebut akan mendorong lebih banyak orang mencoba melintasi perbatasan secara ilegal.
Benturan yang jarang terlihat di ruang sidang
Respons dari kubu konservatif datang cepat. Hakim Samuel Alito, yang menulis dua putusan itu, membantah kritik tersebut di ruang sidang dan menyebut kebijakan perbatasan itu justru “tertib dan manusiawi.”
Perdebatan terbuka seperti ini tergolong jarang dalam tradisi Mahkamah Agung AS. Situasi itu menegaskan bahwa isu imigrasi masih menjadi salah satu medan paling panas dalam politik dan hukum Amerika.
Dampak ekonomi ikut disorot
Di luar ruang sidang, kelompok hak asasi imigran dan pelaku usaha menyoroti dampak ekonomi dari putusan tersebut. Organisasi FWD.us mencatat warga Haiti di AS menyumbang sekitar US$5,9 miliar bagi perekonomian dan membayar pajak sebesar US$1,6 miliar.
Kehilangan tenaga kerja dari kelompok ini dikhawatirkan menekan sektor yang bergantung pada pekerja imigran legal, termasuk perhotelan dan panti jompo. Dengan dua putusan itu, pemerintah Trump kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong deportasi dan membatasi akses masuk, sementara perdebatan soal kemanusiaan, hukum, dan dampak ekonomi masih akan terus membesar.
