Skema bantuan sosial di Indonesia tengah disiapkan untuk berubah besar. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa bansos tidak lagi disalurkan dalam bentuk barang, melainkan langsung tunai kepada penerima.
Perubahan itu akan dipadukan dengan kecerdasan buatan atau AI agar pemerintah bisa mengelompokkan penerima manfaat dengan lebih tepat. Luhut menyebut total bantuan dari seluruh program bansos yang dikumpulkan pemerintah mencapai Rp 5,4 juta per orang untuk setiap penerima manfaat.
AI Jadi Alat Pemeta Penerima
Dalam penjelasannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Luhut mengatakan model baru ini akan mengandalkan cash transfer yang kemudian dipetakan dengan AI. Menurut dia, pendekatan tersebut membuat penyaluran bantuan lebih terarah dibanding pola subsidi barang.
Ia menekankan bahwa pengelompokan berbasis AI akan membantu pemerintah menentukan siapa yang berhak menerima manfaat sesuai data yang terkumpul. Dengan begitu, bantuan dapat diarahkan ke penerima yang benar-benar masuk dalam kelompok sasaran.
Digital Single ID Disiapkan
Pemerintah juga menyiapkan integrasi data tunggal melalui Digital Single ID. Luhut menyebut targetnya rampung pada akhir tahun ini dan sistem itu akan membuat bansos maupun direct cash transfer menjadi lebih targeted.
Menurut Luhut, penyatuan data menjadi penting agar penyaluran bantuan sesuai kebutuhan penerima. Ia juga menilai pendekatan digital seperti ini dapat membantu pemerintah menghemat anggaran negara dalam jumlah besar.
AI Juga Menyasar KUR UMKM
Pemanfaatan AI tidak berhenti pada bantuan sosial. Luhut mengatakan teknologi yang sama juga akan diterapkan untuk sektor permodalan usaha, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR bagi UMKM.
Ia menyebut Government Technology atau GovTec akan membantu pemerintah memantau latar belakang calon penerima dengan lebih jelas. Dengan cara itu, penyaluran KUR diharapkan bisa dibuat lebih baik dan lebih terarah bagi pelaku usaha kecil.
Arah Baru Tata Kelola Digital
Luhut menilai digitalisasi menjadi pilar penting tata kelola pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, penggunaan AI dan integrasi data ditempatkan sebagai bagian dari pembenahan besar sistem layanan publik.
Rencana ini menunjukkan arah baru penyaluran bantuan dan pembiayaan usaha yang lebih berbasis data. Pemerintah kini menyiapkan fondasi digital agar bansos dan dukungan modal bisa tersalurkan langsung kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
