Penggeledahan KPK di empat lokasi di Muara Enim membuat arah penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim semakin terang. Sejumlah dokumen penting disita karena diduga terkait proses pengadaan barang dan jasa serta pihak-pihak yang terlibat.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri aliran uang, peran para pihak, dan keterkaitan antarperistiwa dalam perkara yang menyeret nama pejabat daerah tersebut.
Empat titik yang diperiksa
KPK menggeledah Kantor Bupati Muara Enim, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, rumah dinas bupati Muara Enim, serta rumah tersangka Abi Nurwardani. Penggeledahan dilakukan pada Jumat (12/6/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan dan menyita dokumen yang dinilai relevan untuk memperkuat pembuktian. Ia menyebut penggeledahan sebagai langkah penting untuk melengkapi konstruksi perkara.
“Penggeledahan ini merupakan langkah penyidikan yang penting untuk melengkapi dan memperkuat konstruksi pembuktian perkara,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Berawal dari OTT dan penetapan tersangka
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada 7-8 Juni 2026. Sebanyak 10 orang diamankan dalam operasi itu, terdiri atas lima orang di Jakarta dan lima orang di Sumatera Selatan.
Bupati Muara Enim Edison termasuk di antara pihak yang ditangkap dalam OTT ke-12 KPK sepanjang 2026. Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Muara Enim untuk tahun anggaran 2025-2026.
Keempat tersangka itu adalah Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, dan Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison.
Penyidikan berkembang ke audit BPK
Penyidikan kemudian meluas setelah KPK menggelar OTT lanjutan pada 10 Juni 2026. Dalam operasi itu, lima aparatur sipil negara dari Badan Pemeriksa Keuangan juga diamankan.
OTT tersebut menjadi operasi tangkap tangan ke-13 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam dugaan suap terkait pengondisian audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim untuk tahun anggaran 2025.
Kelima tersangka itu adalah Edison, Cory Erin Hardi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika, Augusz Dewanggara yang disebut sebagai pihak swasta dan pernah menjadi staf ahli anggota DPR, serta Titin Rita Lestari yang merupakan ASN BPK dan pernah menjabat Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
Dengan penyitaan dokumen dari empat lokasi, KPK kini memiliki tambahan bahan untuk menguatkan hubungan antara dugaan suap pengadaan, penerimaan lain, dan pengondisian audit yang tengah ditelusuri penyidik.
