Washington mulai menyusun cara yang lebih tegas untuk membedakan proyek kripto yang benar-benar terdesentralisasi dari proyek yang masih dikendalikan segelintir pihak. Dalam draf CLARITY terbaru, ukuran utamanya bukan lagi label, melainkan apakah ada coordinated control yang masih memberi orang dalam kemampuan mengarahkan sistem dalam praktik.
Bagi proyek kripto, perubahan ini penting karena statusnya kini diperlakukan secara biner. Proyek yang lolos dapat mengajukan sertifikasi ke SEC, sedangkan yang belum lolos tetap bisa berjalan di bawah rezim keterbukaan dan pembatasan bagi orang dalam.
Apa yang dinilai SEC
Draf aturan itu memberi SEC daftar faktor untuk menguji ada atau tidaknya coordinated control. Lima indikator terpenting adalah kode yang terbuka, partisipasi tanpa izin, konsentrasi kepemilikan dan voting, ketiadaan kewenangan sepihak, serta nilai token yang benar-benar ditopang penggunaan jaringan.
Kode yang terbuka berarti protokol atau aplikasi bisa dilihat, ditinjau, dan diaudit publik. Partisipasi tanpa izin berarti tidak ada orang atau kelompok di bawah common control yang bisa memblokir, menyensor, atau membatasi akses ke sistem, dan insider tidak mendapat perlakuan khusus.
Aturan itu juga menyorot konsentrasi kepemilikan token dan hak suara. Tidak boleh ada orang atau kelompok di bawah common control yang memegang lebih dari 49% pasokan token atau kekuatan voting tata kelola.
Faktor lain menuntut sistem sudah mencapai keadaan otonom. Artinya, tidak ada orang atau kelompok terkoordinasi yang bisa sendirian mengubah cara kerja, operasi, atau mekanisme konsensusnya.
Nilai token pun diuji dari sumbernya. Draf itu menekankan bahwa nilai harus datang dari jaringan yang sudah aktif dan digunakan, bukan dari fitur atau fungsi yang baru dijanjikan tetapi belum diluncurkan.
Batas pengaruh orang dalam
Selain struktur kontrol, draf ini juga mencoba mengukur pengaruh individu lewat aturan khusus untuk pemegang token tertentu. Mereka yang masuk kategori related persons akan terkena kewajiban pengungkapan dan pembatasan penjualan.
Ambang batasnya berbeda tergantung cara token diperoleh. Pemegang yang membeli langsung dari pihak yang menciptakan atau mendistribusikan token menjadi related person saat memegang 2% atau lebih pasokan, sedangkan pembeli di pasar terbuka baru masuk kategori itu pada level 10%.
Ada pengecualian penting untuk tata kelola terdesentralisasi. Sistem seperti DAO tidak otomatis dianggap sebagai orang atau kelompok yang bertindak di bawah common control, selama tidak beroperasi melalui manajemen terpusat.
Fitur darurat masih boleh ada
Draf CLARITY tidak melarang mekanisme keamanan darurat. Namun, proyek hanya boleh menyimpannya jika syaratnya sangat ketat.
Mekanisme itu harus sudah ditentukan sebelumnya, bersifat sementara, dipakai hanya untuk insiden keamanan siber yang terdokumentasi atau ancaman yang segera datang, dan diotorisasi lewat mekanisme onchain yang sudah dipublikasikan. Ruang lingkup serta durasinya juga harus sempit, dan tidak boleh dikendalikan sepihak oleh satu orang.
Dengan kata lain, fitur darurat tetap boleh ada, tetapi tidak boleh menjadi tombol merah yang bisa ditekan satu pihak kapan saja. Aturan ini menuntut transparansi, alasan yang jelas, dan pembatasan yang ketat.
Jalur menuju sertifikasi
Jika sebuah proyek merasa sudah memenuhi syarat, proyek itu dapat mengajukan sertifikasi ke SEC agar resmi diklasifikasikan sebagai tidak berada di bawah coordinated control. Sertifikasi akan berlaku jika SEC tidak keberatan atau jika 90 hari berlalu tanpa penolakan.
SEC tetap punya hak menolak, tetapi prosesnya tidak dibiarkan menggantung. Jika ingin menolak, lembaga itu harus memberi pemberitahuan 10 hari, menggelar hearing, lalu melakukan pemungutan suara atas temuan bahwa proyek tidak memenuhi standar.
Draf ini juga membuka kemungkinan verifikasi pihak ketiga melalui aturan tambahan. Namun, bentuk verifikasi tersebut belum ditentukan dan akan bergantung pada rulemaking berikutnya.
Saat proyek belum lolos
Untuk protokol yang belum siap mendapat cap desentralisasi, rezim yang berlaku mirip hukum sekuritas klasik. Kewajiban self-monitoring dan disclosure bisa aktif saat ada penawaran, penjualan, atau distribusi token.
Pihak penerbit dapat diminta memublikasikan pengungkapan awal dan berkala. Isinya mencakup informasi perusahaan, kepemilikan insider, laporan keuangan, tata kelola, mekanisme konsensus, source code, dan ketergantungan kontrol.
Pengungkapan juga harus menjelaskan kapan dan bagaimana sistem itu diperkirakan tidak lagi berada di bawah coordinated control. Rezim ini diposisikan sebagai jalur melalui fase terkendali, bukan tujuan akhir.
Di fase ini, insider juga menghadapi pembatasan penjualan token yang termasuk covered tokens. Mereka hanya boleh menjual jika disclosure proyek sudah tersedia, token sudah dipegang minimal 12 bulan, dan jumlah penjualan tetap berada di bawah batas SEC untuk periode rolling 12 bulan.
Setelah proyek memperoleh sertifikasi, masa tunggu turun menjadi 6 bulan dan batas penjualan menjadi lebih longgar. Namun, pembatasan itu tetap menunjukkan bahwa status desentralisasi di draf ini harus dibuktikan, bukan sekadar diklaim.
Ambang kecil yang membebaskan disclosure
Ada batas kecil yang bisa menghindarkan proyek dari kewajiban disclosure. Token proyek dapat dikecualikan jika proyek itu mengumpulkan $5 juta atau kurang dalam gross proceeds selama 12 bulan setelah penawaran, penjualan, atau distribusi pertamanya.
Pengecualian yang sama juga berlaku jika rata-rata volume perdagangan spot harian di AS selama 12 bulan berada di $5 juta atau kurang. Kedua angka itu disesuaikan dengan inflasi.
Kerangka ini menunjukkan bahwa Washington tidak hanya menilai desentralisasi dari sisi teknis. SEC juga diberi alat untuk mengukur konsentrasi pengaruh dan skala ekonomi, sehingga proyek yang benar-benar menyebar bisa dibedakan dari proyek yang masih dikendalikan orang dalam.
