Komisi IX DPR RI memilih menutup rapat perdana dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang karena angka anggaran yang dibahas belum final. Langkah itu diambil agar publik tidak menangkap informasi yang keliru dari rancangan yang masih bisa berubah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, angka yang dibawa ke rapat berasal dari susunan pimpinan BGN sebelumnya. Karena susunan itu dibuat sebelum Presiden RI Prabowo Subianto mencopot pimpinan lama, rancangan tersebut belum bisa dianggap sebagai patokan akhir.
Anggaran masih tahap awal pembahasan
Dalam rapat itu, BGN menyampaikan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sekitar Rp270 triliun. Namun, angka tersebut belum menjadi anggaran pasti karena masih akan disusun ulang oleh pimpinan baru BGN.
Charles menegaskan ada penafian bahwa angka yang dibahas belum tentu sama dengan anggaran yang nantinya disetujui. Ia menilai publik perlu memahami bahwa dokumen tersebut masih berada pada tahap awal pembahasan.
“Anggaran yang akan ditampilkan bukan anggaran yang akurat sehingga mungkin lebih baik tidak disampaikan secara terbuka, daripada akhirnya menimbulkan berbagai mispersepsi,” kata Charles kepada wartawan, Senin, 15 Juni 2026.
2027 akan disesuaikan ulang
Menurut Charles, pimpinan baru BGN akan menyesuaikan kembali program yang akan dijalankan pada 2027. Proses itu disebut akan mencakup efisiensi anggaran sekaligus penyesuaian jumlah penerima manfaat.
Ia juga menyampaikan bahwa BGN memperkirakan anggaran 2027 akan turun cukup jauh, meski jumlah pastinya belum diketahui. Hingga rapat digelar, proses penghitungan masih berlangsung dan belum ada kepastian angka final dari pihak BGN.
Komisi IX DPR tetap menggelar rapat pada hari itu karena siklus pembahasan anggaran di parlemen sudah berjalan dan tidak bisa ditunda. Skema anggaran 2027 BGN pun ditargetkan rampung pada Juni 2026.
Bukan hanya soal angka
Selain urusan anggaran, rapat juga menyinggung nasib Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan ditangguhkan. Komisi IX DPR dan BGN juga membahas desain pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depan.
Pembahasan ini penting karena menyangkut arah program gizi nasional yang berada di bawah kewenangan BGN. Dengan struktur kepemimpinan baru, DPR dan BGN perlu menata ulang program agar selaras dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.
Charles mengatakan Komisi IX mendorong BGN segera menyesuaikan rancangan kerja dengan kebutuhan yang akan dijalankan pada 2027. Dorongan itu dilakukan sambil menunggu hasil pembahasan yang lebih pasti dari internal BGN.
“Sambil prosesnya berjalan, kita minta teman-teman di BGN untuk bisa segera memperbaiki sesuai dengan kebutuhan yang akan dijalankan di tahun 2027,” ucapnya.
Rapat perdana yang berlangsung tertutup itu menjadi awal pembahasan lebih lanjut antara Komisi IX DPR dan Kepala BGN mengenai arah anggaran, program pemenuhan gizi, serta penyesuaian kebijakan yang akan berjalan pada 2027.